Portal Berita Online INTAI LAMPUNG - Membangun Bangsa Lebih Baik

PESAWARAN, INTAILAMPUNG.COM – Ketua Panitia Kusus (Pansus) Pendapatan Asli Daerah (PAD) DPRD Kabupaten Pesawaran Hipni Idris meminta terhadap Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona agar Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dan Dinas Perhubungan (Dishub) agar diganti.

Dalam hal ini Pansus menilai dua kepala dinas tersebut selama ini tidak mampu mengemban tugasnya dengan baik.

“Evaluasi lah, karena kinerja dia (Kadisperindag). Bukan bicara yang lain-lainlah karena kinerja, kita anggap kurang baik. Kalau soal bicara mereka salah kita gak bisa memvonis mereka salah, kita mitra ini masalah kinerja saja,” ungkap Hipni Idris saat dikomfirmasi di Gedung DPRD Pesawaran. Kemarin

Selain itu dia juga menilai Kepala Dinas Perhubungan Afdal Faisal juga bukan keahlianya dibidang tersebut, sehingga Dinas Perhubungan ditangannya dinilai tidak memberikan kemajuan.

 “Dia (Kadishub) juga sebenernya tidak sesuai dengan bidang keahliannya, apa yang dikerjakan ?lamban lah yang pasti kerjanya. Dia kan eselon II, begitu  masuk harusnya dia kan sudah tau tupoksinya, ini sampai telat tidak tertagih (retribusi) oleh dia, sampai hari ini juga dia tidak mengeluarkan SKPP (surat keterangan penagihan pajak daerah),” kata dia

Menurutnya selain Kepala Disperindag dan Kadishub agar diganti oleh Bupati.

Pansus juga akan merekomendasikan PLN dan PDAM Way Rilau Bandar Lampung untuk di Audit oleh BPK RI.

Dalam hal ini pansus berharap agar bisa mempercepat atas rekomendasi pansus terhadap sakter terkait. Sebab masa kerja Pansus Peninggkatan PAD akan berakhir tanggal 2 november 2018.

“Yang kedua Sam Herman (Kadisperidag) kenapa bisa terjadi ribut-ribut, Disperindag dibawah pimpinan dia, ini ada apa ? Berarti dia tidak mampu dalam memimpin itu aja,. Klo masalah (PAD) bocor atau gak bocor itu urusan mereka lah. Yang ketiga, PLN dan PDAM Way Rilau untuk kita rekomendasikan ke BPK untuk di audit,” pungkasnya. (Al/Intai).

  Saat Kunjungi Kecamatan Negri Katon Sekjen Gerindra Mendukung Pemerintah Dalam Vaksinasi Covid19