DPR RI dan WFD Sepakat Dukung Keterbukaan Parlemen di Level Global

DPR RI dan WFD Sepakat Dukung Keterbukaan Parlemen di Level Global

Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan sejumlah anggota DPR bertemu Westminster Foundation for Democracy (WFD) di KBRI London, Jumat (16/11/2018)

LONDON – Bertempat di KBRI London, Jumat (16/11/2018) waktu setempat, DPR RI dan Westminster Foundation for Democracy (WFD) sepakat kolaborasi mendukung inisiatif Keterbukaan Parlemen. Kesepakatan tersebut dihasilkan dalam pertemuan antara Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dengan CEO WFD Mr Anthony Smith.

Dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua DPR Fadli Zon didampingi oleh Robert Jopy Kardinal (Komisi IV), Mahfudz Abdurrahman (Komisi V), H Wilgo Zainar (Komsi XI), Faisal Muharram (Komisi III), dan Jon Erizal (Komisi XI).

Baca Juga

“DPR RI telah menjalin banyak kerja sama dengan Westminster Foundation for Democracy (WFD). Mulai dari Promoting human rights through legislative practice, Improving the House of Representatives’ legislative, budget and oversight function, dan yang terakhir adalah kerja sama dengan GOPAC (Global of Organization of Parliamentarians Against Corruption) dan WFD dalam penyusunan Handbook for Parliamentary Members on SDGs,” ujar Fadli melalui rilis yang diterima SINDOnews, Jumat (16/11/2018).

Dalam kesempatan tersebut, CEO WFD Anthony Smith mengungkapkan dukungannya terhadap perkembangan parlemen Indonesia. Salah satunya, ditandai oleh deklarasi DPR RI bergabung ke dalam Open Parliament.

Upaya ini, menurut Smith, adalah sebuah langkah maju. Selain akan membuka ruang yang lebih luas bagi publik, Open Parliament juga akan meningkatkan engagement masyarakat dengan segala proses di DPR.

“Kita ingin proses legislasi, anggaran, pengawasan dan diplomasi DPR RI semakin berkualitas. Itu sebabnya, pada HUT DPR ke-73 lalu, DPR RI bersama beberapa stakeholders lainnya seperti GOPAC dan IPC (Indonesian Parliamentary Centre) melakukan deklarasi Open Parliament. Dengan deklarasi ini, disertai penyusunan dokumen National Action Plan kepada Open Government Partnership, kinerja DPR RI sudah menyesuaikan dengan prinsip-prinsip keterbukaan global,” tutur Fadli.

  Erick Thohir, Khitanan Massal Eratkan Relasi Sosial Masyarakat

Meski Indonesia adalah salah satu inisiator Open Government Partnership (OGP) pada 2011, kata Fadli, namun komitmen resmi DPR untuk bergabung Open Parliament baru di 2018 ini. Sehingga, langkah ini terobosan penting bagi pengembangan institusi DPR untuk membentuk suatu pemerintahan yang tak hanya transparan dan bersih, namun juga responsif terhadap berbagai permasalahan.

“Saya mencatat, saat ini telah ada beberapa negara yang mendeklarasikan keterbukaan parlemen. Seperti Parlemen Kanada pada 2012, Parlemen Perancis pada 2015, dan Parlemen Indonesia di 2018. Namun, inisiatif positif ini masih perlu dukungan yang lebih luas,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang saat ini juga duduk sebagai Presiden GOPAC, menyampaikan peran aktif GOPAC dalam menyebarluaskan prinsip-prinsip Keterbukaan Parlemen di berbagai forum internasional. Seperti pada forum Inter Parliamentary Union (IPU), IACC (International Anti-Corruption Conference) dan forum G20.

“Atas latar belakang tersebut, DPR RI bersama GOPAC dan WFD sepakat mendorong inisiatif Open Parliament. WFD melihat melalui infrastruktur yang dimiliki GOPAC, dengan 62 national chapter, akan mempercepat bergabungnya parlemen negara-negara di dunia ke dalam Open Parliament.”

Pembicaraan lanjutan Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan CEO WFD Anthony Smith mengenai teknis kesepakatan tersebut rencananya akan dilakukan bulan Desember bertepatan dengan kegiatan Bali Democracy Forum 2018.

Dalam pertemuan tersebut, Fadli Zon juga memaparkan pemilu serentak pertama di Indonesia yang akan diselenggarakan 2019 mendatang. Pemilu 2019 akan menjadi pemilu serentak terbesar di dunia. WFD menyampaikan harapannya agar proses Pemilu 2019 terselenggara dengan lancar dan demokratis. Best practices di Indonesia, akan menjadi contoh bagi negara-negara lain.

Selain itu, pembicaraan dengan WFD juga bicara tentang peran parlemen dalam soal pengungsi Rohingya.

  Muhammadiyah Tegaskan Secara Lembaga Tidak Masuk Politik Praktis

Sumber: SINDONEWS

LAINNYA

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *