Metro, INTAILAMPUNG.COM – Wakil Ketua Komisi I Drs. H. Nasrianto Efendi, M,AP., berharap tidak ada lagi muncul istilah proyek siluman pada anggaran 2019.
“Apa yang dibahas dan telah disepakati antara DPRD bersama eksekutif harus sesuai dengan rencana kerja anggaran SKPD. Jadi jangan ada lagi proyek siluman yang muncul,”tegasnya. Rabu (05/12).
Keputusan itu, kata Nasrianto, muncul pada rapat pembahasan pleno tentang kebijakan umum anggaran prioritas dan plafon anggaran (KUAPPS), yang digelar anggota DPRD setempat pada Senin (26/11).
Menurutnya, itu sudah menjadi acuan masing-masing SKPD dalam menyusun rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
“Dewan tidak mau tau jika tiba-tiba ada muncul proyek yang diluar kesepakatan yang dibahas antara DPRD dengan Pemkot. Harus sesuai dengan SKPD,” ujarnya.
Dewan mengharapkan eksekutif untuk transparan, sehingga tidak ada lagi muncul program-program siluman.
“Jika dalam pembahasan tidak muncul, namun dalam pelaksanaannya muncul itu namanya siluman, jika itu sampai terjadi maka akan bermasalah nantinya. Oleh karena itu eksekutif harus bertangungjawab.
“Jika nantinya ada kedapatan program diluar KUAPPS masing-masing SKPD, maka program tersebut termasuk program bermasalah,”terangnya.
Ditambahkannya, Dewan berharap KUPPAS disusun dengan mengakomodir agenda pembangunan yang telah ditetapkan dengan perencanaan yang telah ada. “Dan itu sama-sama dirancang Dewan dengan eksekutif,” tutupnya. (wan/Intai).
