INTAILAMPUNG.COM – Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, menerima kunjungan kerja (kunker) dari Tim Komisi VIII DPR RI yang dipimpin oleh Ketua Komisi, Marwan Dasopang bersama rombongan, di Aula Sesat Nuwo Balak Rumah Dinas Bupati Lampung Tengah, Sabtu (25/7/2026).
Kunjungan kerja ini dilakukan dalam rangka pengawasan program bantuan sosial, evaluasi kesiapan penanggulangan bencana, dan monitoring pelayanan haji dan umrah, serta penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di wilayah Kabupaten Lampung Tengah.
Dalam sambutannya, Plt Bupati Lamteng, l Komang Koheri menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kunjungan kerja Komisi Vlll di Kab.Lamteng. Kunjungan kerja ini memiliki arti yang sangat krusial bagi daerah. Melalui momentum reses ini, kita berharap dapat menyampaikan gambaran umum serta beberapa aspirasi strategis yang menjadi fokus penanganan bersama Komisi VIII DPR RI
”Saat ini kita terus berupaya mempercepat penuntasan kemiskinan dan optimalisasi penyaluran Bantuan Sosial (PKH, BPNT, dan Bantuan Penyandang Disabilitas) bahkan saat ini Pemkab Lamteng, memiliki program sosial yaitu “Skincare Glowing” yang merupakan singkatan dari sejahterakan masyarakat miskin, kerja sama CSR, gerebek lawan, dan waspada stunting,” ujar Plt Bupati, dalam sambutannya.
Plt Bupati Lamteng, berharap dengan adanya Kunker Komisi Vlll DPR RI saat ini akan menjawab semua persoalan khususnya yang menyangkut bansos di Kab.Lamteng. “Kita percayakan dengan rekan-rekan dari Komisi Vlll untuk bagaimana membantu kita mengurai semua persoalan yang ada khususnya diKab.Lamteng saat ini,” harap I Komang Koheri yang juga mantan anggota Komisi Vlll DPR RI ini.
Selanjutnya dalam sanbutan Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang secara tegas menyoroti persoalan ketimpangan distribusi bantuan sosial (bansos) dan minimnya kesejahteraan guru honorer di Indonesia saat ini. Evaluasi menyeluruh terhadap skema penyaluran bantuan pemerintah agar lebih berkeadilan dan tepat sasaran.
Marwan Dasopang juga mengungkapkan keprihatinannya atas keluhan masyarakat terkait ketidaktepatan data penerima bansos. Ia menilai masih ada jurang pemisah yang lebar antara warga yang benar-benar membutuhkan dengan fakta penyaluran di lapangan.
”Bantuan sosial merupakan instrumen vital pengentasan kemiskinan. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap fakta bahwa masih terjadi ketimpangan,” tegasnya.
Sorotan khusus juga disampaikannya, soal intensif pada guru honorer khususnya di Kemenag. Menurutnya, insentif yang diterima para pendidik honorer saat ini masih jauh dari kata layak bila dibandingkan dengan dedikasi dan pengabdian mereka dalam mencerdaskan bangsa. Ia menilai insentif bagi guru honorer harus diperlakukan sebagai bentuk perlindungan sosial dan penghargaan atas peran strategis mereka, bukan sekadar pelengkap anggaran kewenangan daerah.
Diketahui kedatangan rombongan Komisi VIII DPR RI disambut langsung oleh Plt Bupati Lamteng, l Komang Koheri beserta jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, perwakilan Kementerian Agama setempat, serta unsur Forkopimda. (rki/red)
