Pembangunan Rumah Sakit Kota ‘Abaikan UU Kontruksi’

Bandar Lampung, Intailampung.com-Pembangunan gedung empat lantai Rumah Sakit Dadi Cokro Dipo tahap 1. Kembali disoal. Jika sebelumnya perkerja tidak terdaptar di BPJS Ketenagakerjaan. Kali ini  para pekerja mengabaikan keamanan, keselamatan kerja (K3). Tentu hal ini disebabkan ketidakporfesionalan rekanan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan pengerjaan. Tidak profesionalnya rekanan yakni PT  Bangkit Jaya Agung  dan PPK dapat dilihat dari banyaknya pekerja di lokasi yang mengabaikan K3, sesuai undang-undang no 2 tentang jasa kontruksi.


Berdasarkan pantauan di lapangan, mayoritas pekerja tidak menggunakan sabuk pengaman, tidak memakai helem, tidak menggunakan sepatu pengaman, tidak menggunakan masker dan penutup telinga. Parahnya banyak pekerja hanya menggunakan sandal jepit, yang tentu sangat membahayakan.

Ketidakprofesionalan rekanan tersebut harus mendapatkan sanksi tegas. Kontraktor yang lalai dalam K3 dan mengabaikan SOP (prosedur operasi standar), bahkan hingga mengakibatkan kecelakaan kerja, harus dikenakan denda administratif sesuai UU Jasa Konstruksi. Dimana pasal 96 UU Jasa Konstruksi menyatakan, setiap penyedia jasa dan/atau pengguna jasa yang tidak memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat 1 dikenai sanksi administrative. Dimana PPK selaku pejabat berwewenang harus tegas. Jangan Lembek, sebab dia merupakan perpanjangan tangan negara. Jika PPK Lembek, patut diduga dia telah mendapatkan sesuatu dari rekanan. Beri sanksi. Bila perlu PPK merekomendasikan perusahaan bersangkutan ke Asosiasi agar SBU, SKT, SKA dan lainnya dicabut. Agar ada efek jera.

Namun saat dimintai komentarnya dilokasi, para pekerja enggan pada komentar.

Pihak Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung juga masih dalam tahap konfirmasi. (Ki)

Baca Juga

LAINNYA