Wabah Corona, Sekolah Tarik Iuran SPP dan DPP, Ini Kata Suharto


Kepala MKKS SMAN Provinsi Lampung Suharto

Bandar Lampung, Intailampung.com-Polemik iuran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) kepada siswa, menjadi atensi banyak pihak. Sebab, selain sesuai Surat Edaran Gubenur yang diterbitkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto. Namun pihak Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) MKKS SMA Provinsi Lampung, tak mempermasalahkan iuran SPP Dan DPP tersebut.

Meski orangtua banyak yang menjerit karena pengahisalan berdampak juga, akibat wabah pandemi Covid-19 melanda Indonesia, khususnya Provinsi Lampung dan telah dinyatakan bencana nasional oleh pemerintah pusat.

Pasalnya, beberapa sekolah tingkat atas tetap menarik iuran SPP dan DPP kepada siswa. Faktanya, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung telah menerbitkan surat edaran pada tanggal 15 April 2020. Dalam surat edaran itu tidak ada isi poin mengenai pembayaran iuran SPP dan uang bangunan yang ditandatangani langsung oleh Sekretaris Daerah Fahrizal Darminto. Surat Edaran (SE) Gubenur Lampung tersebut merujuk SE Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Covid-19 pada Satuan Dinas Pendidikan.

Lalu, SE Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, serta Surat Gubenur Lampung Nomor: 420/808/V.01/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Pencegahan Covid-19 pada Satuan Dinas Pendidikan.

Begitu juga untuk SMK dan SMTI di Bandar Lampung, yang ditandatangani Kepala Sekolah, Sulastri, tidak ada surat edaran mengenai pembayaran iuran SPP dan DPP.

Demikian pula dengan surat pemberitahuan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Sekolah Menengah Kejuruan.

Sekolah vertikal di bawah Kementerian Perindustrian yang berlokasi di Jalan Jendral Sudirman, Rawa Laut, Bandar Lampung ini benar-benar mengikuti aturan pemerintah pusat, terkait belajar di rumah.

Namun beberapa sekolah di Lampung masih mewajibkan siswa membayar iuran SPP dan DPP di SMA/SMK negeri oleh masing-masing kepala sekolah.

  BAZNAS Termotivasi Dukungan Gubenur Optimalkan Zakat

Pihak sekolah mewajibkan wali murid melunasi SPP dan DPP, mengacu Surat Edaran Gubenur Lampung No.420/1010/V.01/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) bagi peserta didik pada satuan pendidikan di Provinsi Lampung, dalam menghadapi Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah, mempertimbangkan kondisi penyebaran Covid-19, serta mengacu SE Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020.

Seperti di SMAN 1 Kotagajah, Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng), SMAN 1 Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan dan SMAN 9 Bandar Lampung, yang menarik biaya SPP dan DPP.

Di SMAN 1 Kotagajah, Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng) selain menyampaikan libur sekolah awal puasa Ramadhan, kegiatan belajar di rumah secara online/daring, serta tes penilaian secara daring, juga mewajibkan pembayaran iuran SPP mulai 20 April hingga 9 Mei 2020.

Surat Edaran (SE) Gubenur Lampung tersebut merujuk Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Covid-19 pada Satuan Pendidikan.

Lalu, Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, serta Surat Gubenur Lampung Nomor: 420/808/V.01/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Pencegahan Covid-19 pada satuan Dinas Pendidikan.

Untuk di SMAN 1 Jati Agung, Lampung Selatan diterbitkan Pelaksana tugas (Plt) Kepala Sekolah, Sugeng, Nomor: 422.2/067/III.03/2020, hal pemberitahuan KBM dari PAS Genap T.P.2019-2020.

Selain belajar mengajar, pembagian raport dan penilaian akhir semester, satu-satunya SMA Negeri di Jati Agung itu juga meminta orangtua menyelesaikan administrasi yang meliputi SPP dan DPP hingga Juni 2020, sebagaimana kesepakatan yang telah disepakati bersama.

Terkait hal itu, beberapa orangtua siswa mengeluh, karena pembayaran SPP dan DPP tersebut wajib dilunasi seluruh wali murid. Padahal di saat wabah Corona ini, ada beberapa wali murid yang di-PHK dan yang berpenghasilan harian tidak menentu.

  Sekda : TPP Sudah Sesuai Pergub dan Disetujui Kemendagri

Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) MKKS SMA Provinsi Lampung, Suharto, saat dikonfirmasi membenarkan jika hal itu sudah ada aturanya.

“Ya, SMAN 9 Bandar Lampung juga menerapkan iuran bagi wali murid,” ujarnya, yang juga kepala SMAN 9 Bandar Lampung, Minggu (19/4/2020).

Dijelaskan, hal itu sudah tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

“Kami mengacu itu (PP dan Permendikbud),” kata Suharto. Ketika disinggung apakah pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota memberikan keringanan bagi wali murid terkait wabah Covid-19, dia enggan menjawab.

Sebab, meski memiliki landasan hukum, namun yang dikeluhkan para wali murid karena kondisi saat ini mereka sedang kesulitan ekonomi akibat wabah virus Corona. Apalagi pemerintah menyatakan bencana nasional. (Bom)

Baca Juga

LAINNYA