Kejari Lamsel Tetapkan Tersangka PPK Lampu Jalan

Kejari Lamsel Tetapkan Tersangka PPK Lampu Jalan

Lampung Selatan, Intailampung.com-Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Selatan (Lamsel) menetapkan dua pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek pengadaan lampu penerangan jalan umum, konvensional tahun anggaran 2016. Dalam hasil penyelidikan diduga telah merugikan negara sebesar Rp307 juta dari nilai kontrak Rp977.951.000.

Mereka adalah TP dan LI. TP diketahui sudah pensiun. Ia merupakan sekretaris Dinas Kebersihan dan Pertamanan atau DKP (sekarang Dinas Perumahan dan Pemukiman) periode tahun 2016.

Sedangkan, L menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PKK) proyek pengadaan LPJU di Kecamatan Natar. Ia kini menjabat Kepala Bidang Bina Program dan Jasa Konstruksi Dinas PUPR.

Kajari Lamsel Hutamrin, menyatakan hasil penyelidikan, dimana pemasangan kabel LPJU, berbeda dengan hasil perencanaan yang semula menggunakan jaringan kabel bawah tanah. Namun pelaksanaannya menggunakan kabel atas. “Benar mas, kita tetapkan Dua Tersangka, dimana pekerjaan galian untuk kabel tidak ada. Tapi ini volumenya tidak berubah,” kata Hutamrin dikonfirmasi melalui sambungan whatsapp, Rabu (10/2)

Diketahui kabel yang dipasang menggunakan jenis kabel Twisted (2x10mm), tidak sesuai dengan jenis kabel yang dikontrak menggunakan kabel NYY (4x16mm). Bahkan, jumlah kontrol panel yang terpasang juga hanya 3 unit, berbeda dengan yang dikontrak sebanyak 12 unit.

Jenis lampunya juga menggunakan LED 50 Watt, tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak menggunakan jenis SON T 250 Watt.

Atas dasar tersebut, Kejari Lamsel melakukan penyelidikan dan meminta keterangan 21 saksi dan 2 saksi ahli, sehingga menetapkan 2 tersangka dalam kasus tersebut.

“Kami menjerat mereka dengan UU No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,” pungkasnya.

“Sebenarnya perhitungan kerugian negara masih dalam diproses, tapi dengan adanya surat Jaksa Agung dan perintah lisan pada saat melakukan kunker secara virtual, tim penyidik kejaksaan boleh menetapkan tersangka walaupun belum ada hasil perhitungan kerugian negara,” jelasnya.

Selama proses penyidikan, Hutamrin mengaku telah melakukan pemeriksaan terhadap 21 orang saksi dan dua ahli. Pihaknya juga mendapat dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan keduanya sebagai tersangka. (Bon)

Baca Juga

LAINNYA