Ali Rahman : Jadilah Seorang Kepala Kampung Yang Amanah

*Jangan Sewenang Wenang Setelah Dilantik Jadi Kepala Kampung*

INTAILAMPUNG.COM – Wakil Bupati (Wabup) Way Kanan Drs. Ali Rahman ingatkan Kepala Kampung menjadi pemimpin yang amanah dan bertangungjawab dalam menjalankan program kerja, serta mampu mengimplementasikan semangat gotong royong ditengah masyarakat yang semakin pudar.

“Seorang kepala kampung mempunyai tugas yang besar bukan hanya terfokus pada program yang ditawarkan, serta nominal anggaran yang diusulkan ke Pemerintah Kabupaten. Akan tetapi idealnya seorang kepala kampung harus mampu membawa masyarakatnya hidup secara layak dan menggiatkan kembali budaya gotongroyong yang saat ini hampir punah,” kata Ali Rahman, dalam Pelantikan Kepala Kampung di wilayah Kecamatan Negeri Besar, Negeri Agung dan Kecamatan Kasui. Yang digelar di GSG Pemkab Way Kanan, Jumat (9/7/2021).

Ali Rahman mengatakan, bahwa pelantikan yang telah dilakukan merupakan hasil pemilihan kepala kampung serentak gelombang ke-III pada tanggal 27 Mei 2021 lalu.

Dengan terpilihnya kepala kampung yang ada, Ali Rahman, berharap para kepala kampung yang baru dapat membawa wajah dan pemikiran yang aktual dalam mengisi pembangunan di wilayah Kabupaten Way Kanan khususnya di kampung yang saudara-saudara pimpin.

Ali Rahman mengingatkan, kepada Kepala Kampung yang terpilih untuk senantiasa mampu memegang teguh amanah dan senantiasa berkomitmen atas janji yang dituangkan dalam visi dan misi, dengan mendukung program Pemerintah Kabupaten Way Kanan dalam mewujudkan fokus kegiatan pembangunan.

“Jangan sekali-kali Kepala Kampung yang baru dilantik tidak mengganti perangkat kampung yang ada dengan semau-maunya. Terkecuali perangkat kampung itu meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan karena tidak lagi memenuhi sebagai syarat perangkat kampung, melanggar larangan perangkat kampung serta tidak melaksanakan kewajiban sebagai perangkat kampung,” jelasnya.

  Penetapan Nomor Urut Paslon, Juprius–Rina Marlina No 1 dan Adipati Surya–Ali Rahman l No 2

Ali Rahman menjelskan, pengangkatan dan pemberhentian perangkat kampung sudah diatur dengan Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 9 tahun 2018 dimana peraturan bupati merupakan penjabaran dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

“Setiap pergantian perangkat kampung harus di konsultasikan tertulis kepada camat terlebih dahulu apakah diijinkan untuk mengganti atau tidak perangkat tersebut, sehingga kedepannya tidak terjadi permasalahan perdata terhadap kepala kampung yang baru dilantik,” jelanya.

Lanjut kata Ali Rahman, begitu juga sebaiknya kepala kampung dapat memberdayakan perangkat kampung yang ada, dimana perangkat yang ada sudah bisa menjalankan tugas serta telah beberapa kali mengikuti pelatihan baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Way Kanan, Pemerintah Provinsi, bahkan yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Desa.

Mengingat pelantikan yang dilaksanakan pada pertengahan tahun, maka untuk para penjabat kepala kampung agar menyampaikan pertanggungjawaban tahun yang sudah berjalan, baik itu terkait aset kampung, pajak, serta laporan keuangan kepada kepala kampung yang baru.

“Saya tidak mau mendengar pejabat kepala kampung masih meninggalkan pekerjaan yang belum selesai sesuai dengan tanggung jawabnya, sehingga menjadi hambatan bagi kepala kampung untuk menjalankan tugasnya,” tegasnya.

Untuk Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dan Kepala Kampung merupakan mitra, untuk itu Saudara-saudara harus dapat membangun komunikasi yang harmonis, sekaligus bersinergi dengan tetap dan terus melakukan koordinasi maupun konsultasi serta bekerja sama dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan di kampung.

Dalam rangka pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Way Kanan melalui Alokasi Dana Desa/Kampung (ADD/ADK), agar Kepala Kampung dan BPK dapat mengikuti dan menjalankan seluruh prosedur serta mekanisme pengelolaan keuangan ADD/ADK, sehingga pelaksanaannya dapat lebih efektif, transparan dan pengelolaannya dapat dipertanggung jawabkan secara baik dan benar  sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, sehingga terhindar dari masalah hukum. (Intai/billy)

Baca Juga

LAINNYA