Karyawan PT Sakura Group Tuntut PHK Sepihak Perusahaan

INTAILAMPUNG.COM – Sejumlah karyawan PT Sakura Group, yang berlokasi di Kelurahan Way Lunik, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandarlampung, tidak terima setelah dirumahkan tanpa pemberitahuan tertulis sebelumnya.

IS, karyawan yang dirumahkan mengatakan, dirinya bersama 5 karyawan lainnya telah diberhentikan sejak bulan Februari 2024.

“Yang diberhentikan semua karyawan di divisi Pertashop ada 6 orang,” ujarnya, Kamis (22/02/2024).

Ia mengaku telah bekerja sejak Agustus tahun 2018, sejak saat itu juga penggajian kerap terlambat namun tetap sesuai Upah Minimun Regional (UMR).

Baca Juga

“Dari bulan November 2023 sampai Februari 2024 sudah empat bulan selama itu gaji sudah macet dicicil, alasan perusahaan sudah tidak sanggup bayar gaji,” kata dia.

Dia menyampaikan, pemberhentian pun tanpa adanya surat pemberitahuan dari pihak perusahaan hanya mendapatkan informasi pemberhentian melalui telepon.

“Yang kami mau ya gaji selama tiga bulan dari November sampai Januari dibayar penuh plus pesangon,” tukasnya.

Owner PT Sakura Group Zalili saat dikonfirmasi membantah soal pemecatan karyawan sepihak, dirinya mengaku hanya merumahkan beberapa karyawan lantaran kondisi keuangan perusahaan yang sedang tidak stabil.

“Karena kondisi perusahaan terhutang gaji, sejak awal kami terus merugi, modal beli bahan bakar Rp 25 juta tapi laku cuma Rp 18 juta, uang makan karyawan aja gak bisa dibayar, kalau pemecatan tidak, mungkin kalau dirumahkan iya, karena jika nantinya kami kembali beroperasi dan kondisinya stabil mereka akan kami panggil kembali bekerja,” kata Zalili.

Meski begitu Zazili mengaku pihaknya tetap berkomitmen untuk membayar gaji karyawan yang dirumahkan..

“Jadi perusahaan akan tetap membayarkan tunggakan gaji, karena itu hak mereka, namun perlu waktu karena kami akan menjual aset,” tuturnya.

Terpisah, Kabid Hubungan Industri Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bandarlampung Soleha HY mengatakan, perusahaan tidak dapat serta merta merumahkan tenaga kerjanya, karena itu tidak sesuai aturan.

  Pemegang Polis AJB Bumiputera 1912 Unjuk Rasa ke OJK, Ini Empat Tuntutannya

Menurut dia, apa yang terjadi antara perusahaan dan mantan tenaga kerjanya ini harus terlebih dahulu diketahui secara detail.

“Ya tentu ini tidak sesuai aturan. Namun harus dipahami detail masalahnya seperti apa. Kemudian hubungan kerjanya seperti apa. Apakah pegawai kontrak atau bukan,” ujar Soleha HY.

Sehingga, Soleha HY menyarankan mantan karyawan tersebut untuk membuat pengaduan secara tertulis ke Disnaker Lampung.

Agar pihak disnaker nantinya dapat melakukan klarifikasi dan mengetahui secara detail kejadian yang terjadi. Sehingga dapat di cari jalan penyelesaian dan lainnya.yo.

“Baiknya ada pengaduan secara tertulis. Biar nanti kita lakukan klarifikasi dan langkah lebih lanjut,” tutupnya.(*)

Laporan/Editor: Ibrahim Hayat.

LAINNYA