Ket, Foto: Kepala BKPSDM Kota Metro, Welly Adiwantra menunjukkan berkas laporan, usai melaporkan dugaan pencemaran nama baik ke Polres Metro. Kamis, (5/6/2025).
INTAILAMPUNG.COM – Merasa dirugikan akibat namanya dicatut dalam berita bohong (hoaks), dalam perkara kasus pemalsuan Surat Keputusan (SK) dan rekrutmen tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Metro. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Metro, Welly Adiwantra, resmi melaporkan dugaan pencemaran nama baiknya ke Mapolres Kota Metro.
Welly mengatakan, bahwa langkah hukum tersebut ia ambil untuk membersihkan nama baik dan mencegah informasi palsu terus menyebar. Sebab, dalam pemberitaan yang beredar, namanya selalu dikaitkan dengan pemalsuan dokumen dan perekrutan ilegal tenaga honorer.
Ia, menilai informasi yang beredar dalam pemberitaan tidak melalui kroscek yang benar, sehingga menimbulkan informasi yang menyesatkan.
“Saya sangat dirugikan dengan pemberitaan yang menuduh melakukan pemalsuan tersebut. Untuk itu, saya berharap laporan ini bisa membuktikan bahwa kabar itu tidak benar. Dan saya serahkan penuh ke penyidik,” ucapnya kepada awak media usai melapor ke Polres Metro, Kamis (5/6/2025).
Welly memastikan, akan terus berkoordinasi dengan pihak aparat penegak hukum untuk menuntaskan perkara yang telah mencemarkan nama baiknya.
“Kita pastikan akan terus berkoordinasi dengan pihak APH agar kasus ini bisa ditindaklanjuti secara tuntas,” tegasnya.
Ia menghimbau, agar masyarakat lebih selektif dan kritis dalam menerima informasi yang beredar di media massa maupun media sosial.
“Semua saya serahkan ke penegak hukum. Saya berharap bahwa masyarakat bisa lebih bijak dalam menyikapi berita yang belum tentu benar,” katanya.
Kepala BKPSDM Metro ini, mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah tergiur tawaran rekrutmen tenaga honorer atau SK pegawai yang mengatasnamakan dirinya maupun instansinya.
“Jika ada yang menawarkan SK pegawai atas nama saya atau BKPSDM Metro, harap diabaikan. Saat ini kami sedang fokus menyelesaikan proses tenaga kontrak menjadi (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) P3K,” pungkasnya. (red)
