INTAILAMPUNG.COM – Pasca OTT KPK terhadap Bupati Lampung Tengah, bersama empat orang lainnya, masyarakat kembali berpikir bahwa, para pejabat daerah mulai dari Andy Ahmad Sampurna Jaya, Mustafa, dan yang masih hangat Ardito Wijaya, bahkan dia di temani adik kandungnya, Ranu Hari Prasetyo. Artinya, semua pejabat daerah Lamteng, yang terjerat kasus korupsi semua dihasilkan dari produk partai politik, (Parpol).
Inlah fenomena yang terjadi di tengah masyarakat pasca OTT yang terjadi terhadap Bupati Lamteng. Dimana fenomena bergesernya dinamika politik dari parpol, bergeser ke arah alternative yaitu lndependent.
Masyarakat mulai mempertanyakan fungsi Parpol selama ini, bila hanya menelurkan bibit pejiabat yang tidak amanah kepada rakyat, yang menanggap nilai-nilai demokrasi semakin runtuh oleh banyaknya parpol saat, dengan adanya praktik “Mahar Politik” atau biaya tinggi untuk pencalonan, dan kurangnya akomodasi bagi calon berkualitas yang tidak memiliki kedekatan dengan elite partai.
Dan bisa dipahami salah satu alasan munculnya calon lndependen yang disuguhkan oleh masyarakat, kepada Partai Demokrasi lndonesia Perjuangan, (PDIP) sebagai parpol pengusung Bupati dan Wakil Bupati Lamteng, pada Pilkada 2024 lalu.
Tentu saja hal ini sebagai uji coba, atau biasa disebut tes ombak, dan sebagai pertimbangan bagi PDI Perjuangan Lamteng, temasuk Wakil Bupati, l Komang Koheri yang bakal naik tahta menjadi Bupati Lamteng, untuk menjalakan roda pemeeintahan dengan sisa masa jabatan yang masih pajang, hingga 2030.
Sesuai dengan landasan konstitusional, UUD 1945 menjamin hak warga negara dalam hukum dan pemerintahan, hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum, termasuk hak dipilih, serta kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat.
Tentunya, fenomena calon independen ini sering dilihat sebagai “Tamparan” bagi partai politik agar berbenah diri dan memperbaiki kinerjanya, jika tidak ingin ditinggalkan oleh pemilih di masa yang akan datang.
Ironi, diduga runtuhnya pilar demokrasi akibat partai politik, hal itu terjadi ketika partai gagal berfungsi sebagai jembatan aspirasi rakyat dan justru menjadi instrumen untuk mengakumulasi kekuasaan dan kekayaan bagi segelintir elite, yang pada akhirnya merusak fondasi negara, hukum yang demokratis.
Masalahnya, partai politik yang seharusnya menjadi filter dalam memilih calon anggota Legislatif lebih mengutamakan banyaknya kursi yang mampu diraih untuk memperluas kekuasaannya. Bagaimana rekam jejak calon, dan kapasitas calon tidak lagi menjadi kategori penentu.
Dalam kontek ini, kita mencoba untuk menyuguhkan salah satu calon lndependent yang di gadang-gadang layak mendampingi, Bupati Lamteng kedepan, I Komang Koheri dalam menjalankan roda pemerintahan dengan mengedepankan kepentingan masyarakat.
Sosoknya bukan pejabat dan bukan juga orang terpandang, namun sosoknya sangat familiar di kalangan masyarakat Lamteng, dia lahir di Kec.Gunung Sugih 10 Novemver 1968 silam, dengan nama lemgkap Nurwenda Ratu atau biasa di sapa (Uncu Wenda).
Dirinya penggiat media sosial sekaligus Ketua NGO JPK Koorda Lamteng, yang vokal memyuarakan kepentingan masyarakat.
“Bukan saya munafik, siapa yang tidak ingin menjadi orang nomor dua di Kabupaten ini, namun, biarlah masyarakat yang menilai, dan semua tergantung dari Parpol pengusung yang akan memilih siapa yang mereka anggap layak,” ujar Uncu, saat dimintai tanggapannya terkait namanya santer di perbincangkan sebagai calon Wabup Lamteng, Senin (15/12/2025).
Menurut Uncu, ia berencana untuk menyalonkan President NGO JPK RI, Dr. Ery Setyanegara,.SE. SH. MH (Advokat) mantan Ketua KPU Lamteng, periode (2003 – 2008) yang juga sepupu mantan Bupati, Andy Ahmad, namun dari saran masyarakat dan rekan-rekan sosok Ery tiidak banyak diketahui masyarakat menengah kebawah (kurang familiar). Sementara, waktu untuk hal itu masih panjang, masih menunggu inkrah dari pengadilan soal status hukum Bupati, Ardito pasca OTT.
“Tapikan di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin, dan saya sangat berterima kasih atas dukungan, baik dari masyarakat maupun rekan-rekan semua, kalau memang hal ini menjadi benar ya kita syukuri, artinya siapapun yang akan menjadi Wabup kedepan kita berharap utamakan kepentingan masyarakat, karena jabatan itu amanah,” ungkapnya.
“Masyarakat memastikan bahwa perubahan suatu kepemimpinan adalah sesuatu yang dapat dirasakan dan dilihat oleh masyarakat, dan berdampak besar pada pengambilan keputusan yang memperjuangkan hak-hak masyarakat, bukan sekedar janji saat kampanye,” pungkas Uncu. (rki)
