INTAILAMPUNG.COM – Aroma ketidakberesan mencuat dari proyek rehabilitasi Gedung Sesat Agung di kawasan Islamic Center, Kelurahan Panaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah. Bangunan yang baru saja “dipermak” dengan anggaran fantastis Rp1,9 miliar itu kini sudah kembali bocor saat hujan turun.
Fakta di lapangan berbicara lain. Bukannya tampil kokoh pasca rehabilitasi, gedung kebanggaan masyarakat Tubaba itu justru “menangis” dari berbagai sudut.
Air hujan dilaporkan masuk deras dari atap, menetes dari plafon, hingga mengalir dari talang seperti bangunan yang tak tersentuh perbaikan.
Pantauan pada Selasa (21/4/2026), kebocoran terjadi di sejumlah titik. Air jatuh tanpa ampun ke dalam ruangan, mengganggu warga yang sedang berteduh. Kondisi ini memantik kemarahan dan kekecewaan masyarakat.
“Ini baru diperbaiki, tapi sudah bocor lagi. Anggaran besar, hasilnya seperti ini? Sangat memalukan,” ujar seorang warga dengan nada kesal.
Data yang dihimpun menyebutkan, proyek tersebut menelan anggaran Rp1.985.016.000, dengan Nomor Kontrak 600/31/KONTRAK/DPUPR/TUBABA/IX/2025, dan dikerjakan oleh CV Aruwana Karya Abadi.
Besarnya anggaran kini berbanding terbalik dengan kualitas hasil pekerjaan. Publik mulai mempertanyakan: Apakah proyek ini dikerjakan asal jadi?
Bagaimana pengawasan teknis dilakukan?
Apakah material yang digunakan sesuai spesifikasi?
Jika gedung sudah bocor dalam waktu singkat setelah rehabilitasi, maka patut diduga ada yang tidak beres, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan.
Saat dikonfirmasi, Kabid Bina Marga, Nurul, berdalih pihaknya hanya menangani rehabilitasi plafon dan lantai. “Untuk perawatan rutin itu ranah Dispora, Bang Tabrani,” ujarnya melalui pesan WhatsApp.
Pernyataan tersebut justru memunculkan pertanyaan baru. Jika hanya plafon dan lantai yang diperbaiki, mengapa persoalan atap yang menjadi sumber kebocoran tidak disentuh?
Lalu, apakah perencanaan proyek ini sejak awal sudah cacat?
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) belum memberikan tanggapan.
Kini publik menanti langkah tegas pemerintah daerah. Audit menyeluruh, pembongkaran data teknis, hingga penelusuran aliran anggaran dinilai mendesak dilakukan. Jika tidak, proyek bernilai miliaran rupiah ini berpotensi hanya menjadi simbol pemborosan uang rakyat, tanpa manfaat nyata. (PD/Imam)
