Langgar Aturan Perbup, DPMPD Pesawaran Secepatnya Panggil Kades Rowo Rejo Sugiono !

Kepala Dinas DPMPD Pesawaran Drs. M. Zuriadi, M.H.

PESAWARAN, INTAILAMPUNG.COM – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Drs. M. Zuriadi, M.H melalui Bidang Keuangan dan Aset Desa, Jenny Ricardo, akan panggil Kepala Desa Rowo Rejo dan Pj Kepala Desa Gerujugan Baru, secepat mungkin.

Pemangilan tersebut lantaran adanya pembangunan yang dikerjakan oleh desa induk tanpa ada kordinasi terhadap desadannbsp; pemekaran.dannbsp;”Tentang masalah pembangunan yang ada di Desa Gerujugan Baru yang dikerjakan oleh Kepala Desa Rowo Rejo Tanpa ada kordinasi sangat luar biasa,” ungkapnya saat ditemui diruang kerja. Selasa (18/9/2018).

Menurutnya, tentang pengunaan peraturan yang dilakukan oleh desa induk. Untuk memberi desa Grujugan Baru sebesar ini. Ia akan konsultasikan terhadap Pemerintahan Desa (Pemdes), karena mereka memahami peraturan perbup dan Permendagri nomor berapa. “Jadi akan kita koordinasikan ke pemdes tentang hal ini,” kata dia.dannbsp;

Badan Permusahwaraan Desa (BPD) Desa Gerujugan Baru, Heru tidak bisa menjelaskan, saat ditanya pembangunan dimana tiga titik dan berapa anggarannya yang dibangun oleh desa induk.

“Ga ada kordinasi mas kesaya dan Pj kepala desa juga tidak tahu. Yang dibangun oleh Kepala desa Induk dilokasi desa Grujugan Baru ini,” paparnya.

Sebelumnya Sekretaris Desa (Sekdes) Desa Gerujugan Baru Kecamatan Negri Katon Kabupaten Pesawaran, Mono, menilai Kepala Desa Rowo Rejo Sugiono sudah melanggar. Perbup Pesawaran No.45 tahun 2016 pasal 14 dan pasal 2. Bahwa dalam perbup tersebut dijelaskan terhadap desa induk wajib memberi 30 persen.dannbsp;

danldquo;Disini ada dua opsi mas, Kalau mengikuti peraturan pemendagri no. 1 tahun 2017 pasal 24 ayat 5 desa persiapan mendapatkan maksimal 30 persen dari APBdes desa induk dan kalau Perbup Pesawaran No.45 tahun 2016 pada pasal 14 dan 2, bahwa penegasan terhadap desa induk wajib memberi 30 persen dari alokasi angaran APBdes desa induk,” ungkapnya.

  Ketua Ranting A Cabang 7 Jalasenastri PG Kormar Melaksanakan Panen hasil program Ketahanan Pangan di Marines 7'Ranch

Dijelaskan, pada tahun 2017 lalu desa Gerujugan Baru mendapatkan dari desa induk senilai 30 persen dari nilai Rp 1.460.712.806. Sebesar Rp 435.213.842 juta, maka pihaknya lancar dalam menjalankan semua kegiatan yang ada diDesa Gerujugan. Namun tahun 2018 ini hanya realisasi ke desa Gerujugan Baru sebesar Rp 135.045.000 juta yang diperkirakan hanya 14 persen dari alokasi APBdes desa induk.

“Walau angaran tahu 2018 ini keluar sebesar Rp 135.045.000 juta, di desa Gerujugan Baru tetap kegiatan pelayanan barjalan normal yang sifarnya pembinaan dan pemberdayaan baik PKK, Posyandu balita, Posyandu lansia karang taruna, kalau Hansip serta LPM besifat swadaya karna keterbatasan dana sedangkan kegiatan ini sangat di butuhkan di desa pemekaran,” kata dia.

Saat ditanya apakah ini bisa dibawa kepidana karena sudah melanggar perbup. Mono mengatakan,” ya kalau ini sudah dilanggar harus ada tangung jawabnya mas,” bebernya.

Sementara Kepala Desa Rowo Rejo,dannbsp; Sugiono mengaku bahwa peraturan permendagri yang lebih tinggi. “Ya saya mengacu peraturan Permendagri karena lebih tinggi dari Perbup,” pungkasnya. (Al/Intai).

dannbsp;

Baca Juga

LAINNYA

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *