Cegah Korupsi Politik, Mahfud MD Usul Tata Ulang Sistem Kepartaian

Mantan Ketua MK Mahfud MD bersama sivitas akademika Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat, seusai memberikan kuliah umum di kampus tersebut, Selasa (25/9/2018)

JAKARTA – Sampai dengan tahun 2015, di dalam hukum positif kita belum dikenal istilah korupsi politik. Istilah tersebut baru muncul secara resmi setelah Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Putusan Nomor 1261/Pid.Sus/2015 yang menghukum Anas Urbaningrum dalam tindak pidana korupsi.

Putusan lainnya menyebut juga nama mantan Bupati Karanganyar Rina sebagai pelaku korupsi politik. Oleh sebab itu, dalam khasanah hukum pidana sekarang memang sudah ada term korupsi politik.

Hal itu disampaikan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD saat menjadi keynote speaker pada dialog publik tentang Korupsi Politik di Negara Modern yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Padang (UNP) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Padang Selasa (25/9/18). Dialog yang dihadiri oleh rektor, dekan, dosen, dan sekitar 1.000 mahasiswa UNP.

Mahfud menjelaskan, korupsi politik adalah korupsi yang dilakukan dengan menggunakan kedudukan dan pengaruh jabatan politik untuk memanipulasi APBN/APBD sehingga merugikan keuangan negara.

Sumber: SINDONEWS

Baca Juga

LAINNYA

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *