Lampung Tengah, INTAILAMPUNG.COM – Lembaga Suadaya Masyarakat Barisan Muda Indonesia (LSM Basmi) Lampung Tengah ancam laporkan anggaran publikasi media di Diskominfo Lamteng ke ranah hukum. Lantaran selain tidak tranparan Diskominfo juga melakukan pemotongan anggaran media secara sepihak dalam pencairan akhir tahun 2019.
Ketua LSM Basmi Lamteng Abdul Razak menduga, bahwa ada yang bermain dalam pengelolaan anggaran di Diskominfo Lamteng. Ia meminta, pihak penegak hukum untuk memeriksa anggaran di Diskominfo.
“Anggaran Publikasi Media sarat korupsi. Kita menduga ada yang bermain dalam pengelolaan anggaran publikasi di Diskominfo. Karena selama ini tidak pernah tranparan dalam mengelola anggaran. Kita akan laporkan persoalan ini ke penegak hukum, agar diperiksa,” tegasnya.
Razak mengatakan, bahwa Diskominfo Lamteng tidak transparasi dalam pengelolaan anggaran. Hingga menimbulkan polemik di kalangan media.
“Seharusnya Diskominfo tranparan. Kemana anggaran senilai Rp7 miliar lebih itu. Kok tiba-tiba sudah habis di akhir tahun, ini anggaran kemana ? Bahkan tahu tahu habis dan tidak cukup untuk memenuhi kuota pembayaran media yang ada. Harusnya kan sudah di plotting sesuai dengan kebutuhan,” ucapnya.
Diberitakan sebelumnya, mendadak group watshap Jurnalist Pemda dan DPRD Lamteng ramai memperbincangkan anggaran media yang di pangkas oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Lampung Tengah secara mendadak menjelang akhir tahun 2019.
Dari Pantauan group, Chandra Wijaya salah satu pemilik media online Skalabrak.com mempertanyakan pemotongan anggaran secara sepihak dan tidak jelas alasannya.
“Assalamualaikum WR WB yang saya hormati dan yang saya banggakan Bupati Lampung Tengah @Bupati Loekman dan Mantan Kepala Dinas Kominfo @Sarjito, kominfo anggaran media online dan cetak sudah habis tanpa sepengetahuan kami, dari nilai pagu anggaran lebih kurang 7 miliar lebih hilang bagaikan di telan Bumi. Semua media di pangkas, saya dengan segala hormat meminta kejelasan karena setiap media online di plotting Rp30 juta pertahun, tapi kenyataannya tidak sesuai dengan harapan,” kata Chandra.
Komentar Chandra langsung di balas Haki anggota Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan dengan kata-kata terkejut. Seolah-olah ia tidak percaya melihat nasib para kulitinta di Kabupaten Lampung Tengah.
“Luuuuu kok… coba abis tahun baru kita bicarakan, karena kalau untuk media kita wajib di prioritaskan. karena media itu alat pencerahan ke masyarakat, dan juga unsur pimpinan wajib bicarakan juga. kegiatan media ini sangat penting dan memang fatner untuk membantu pencerahan di masyarakat Lampung Tengah, apa yang sudah di laksanakan Pemda Lamteng,” balas Haki di gruop tersebut.
Group ini di isi oleh 59 anggota dari tiga kalangan antara lain, jurnalist, pejabat Pemkab, dan beberapa anggota dewan setempat. Ributnya group ini bermula pada detik pencairan pihak Kominfo secara sepihak memangkas anggaran sekitar 75 media online. Dan pada bulan sebelumnya telah tersiar kabar Dinas Kominfo Lamteng hanya mampu membayar sampai bulan November saja.
Namun mirisnya, Ketidakmampuan Dinas Kominfo untuk membayar itu, tidak di sertai dengan alasan yang jelas peruntukan dan kemana arah uang di gunakan.
Polemik kisruhnya anggaran di Diskominfo Lamteng juga mendapat tanggapan serius dari Yunisa Putra Anggota Dewan dari Fraksi Nasdem, ia meminta Diskominfo Lamteng lebih memperioritaskan media lokal yang notabenenya asli masyarakat Lamteng.
“Perioritaskanlah media lokal. Karena lokal adalah masyarakatnya Lampung Tengah, bukan pendatang. Anggaran yang tidak jelas hilangnya, minta kejelasan dengan Sarjito. Dia sebagai Kepala Dinas Kominfo, dia pasti tau dan semua anggaran kominfo harus dipertagung jawabkan beliau,” tegasnya.
Hingga berita ini di turunkan belum ada pihak terkait yang memberikan ketefangan resmi tentang adanya pemangkasan anggaran puluhun media online yang memiliki kersama dengan pemkab setempat. (intai).
