DPRD Lampung Paripurna LHP BPK RI

 

Bandar Lampung, Intailampung.com- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung menggelar rapat paripurna tentang laporan panitia khusus (Pansus) pembahasan LHP BPK-RI, atas laporan hasil pemeriksaan kepatuhan atas kegiatan operasional tahun buku 2018 dan 2019 (semester 1) pada PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung (Bank Lampung), digedung dewan setempat,  Jumat (24/01/2020).

Dalam sambutannya, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menyampaikan bahwa  rapat paripurna tersebut bertujuan untuk melakukan pemeriksaan kinerja atas efektifitas upaya pemerintah daerah, dalam meningkatkan kemandirian fiskal pada pengelolaan keuangan daerah tahun 2016 sampai dengan semester 1 tahun 2019.

“Selain itu, rapat paripurna kali ini juga membahas tentang pemeriksaan atas belanja modal infrastruktur tahun anggaran 2019 pada Pemerintah Provinsi Lampung,” ujar Gubernur Lampung.

Rapat yang digelar di ruang rapat paripurna DPRD Lampung, Jumat, 24 Januari 2020, dipimpin Ketua DPRD Mingrum Gumay dan dihadiri anggota Dewan. Turut hadir organisasi perangkat daerah (OPD) serta stakeholder terkait.

“Jika aturan ini tidak dipatuhi akan ada 4 konsekuensinya, yakni merger dan akusisi, bank anak, integrasi dengan bank lain serta turun kelas menjadi BPR. Saran OJK, Pemprov Lampung dapat memberikan tambahan bantuan modal kepada Bank Lampung agar mencukupi kebutuhan modal inti hingga akhir tahun 2020 Rp1 triliun,” kata juru bicara Pansus DPRD Lampung, Darlian Pone dalam penyampaiannya.

Ia juga mengatakan permasalahan yang terjadi di Bank Lampung harus diselesaikan segera dengan mengedepankan prinsip hati-hati dan bijaksana karena menyangkut kepentingan Lampung sekaligus prestige. “Mencermati kondisi dan permasalahan Bank Lampung yang lebih banyak disebabkan masalah pengelolaan perusahaan akibat lemahnya kualitas SDM, sarana IT, dan manajemen.

Pansus menyarankan pemegang saham dapat menambahkan kekurangan modal. Kemudian manajemen Bank Lampung diminta menunda pembangunan kantor baru yang rencananya menelan anggaran Rp250 miliar karena lebih baik dana tersebut dijadikan modal inti apabila tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku. (ADV)

Baca Juga

LAINNYA