Terkait Paket Sumur Bor Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura Provinsi Jadi Bancakan, Ini Kata Ketua Komisi 2

Bandar Lampung, Intailampung.com-Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung Budi Yuhanda tak banyak berkomentar terkait dugaan bagi-bagi proyek sumur bor kepada para wakil rakyat dari Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.

Sebagai mitra kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung  Ketua Komisi 2 Budi mengaku tidak paham soal adanya dugaan bagi-bagi proyek sumur bor tersebut.

“Waduh gak paham bro,” ujar Budi kepada awak media

Baca Juga

Diketahui sejumlah kegiatan sumur bor tahun 2021 pada Dinas Ketahanan Pangan dan  Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung diduga kuat menjadi bancakan karena dibagikan kepada para anggota DPRD Lampung.

Hal ini diungkap Ketua Gerakan Masyrakat Pemantau Pembangunan Lampung (Gamapela)  yang membongkar praktik KKN proyek sumur bor di Dinas TPH Provinsi Lampung di APBD tahun 202

Ketua Gamapela Tony Bakrie mengatakan mendapati fakta nyaris semua proyek sumur bor sudah dibagikan dan dikelola oknum anggota DPRD Lampung sesuai dapilnya masing-masing.

Kami sangat menyayangkan praktik KKN di kegiatan di Dinas PTH Provinsi Lampung khususnya pembuatan sumur bor. Yang ternyata semua dibagikan dan dikerjakan oknum-oknum anggota DPRD Lampung,” kata Tony Bakrie kepada berjayanews.com.

Ia mengungkap modus KKN dalam proyek sumur bor di Dinas PTH dengan diberikan kepada oknum anggota DPRD sesuai dapil masing-masing.

“Kita dapat info orang dalam sendiri, proyek sumur bor itu dikerjakan dikuasi wakil rakyat DPRD Lampung. Misalnya proyek di Pesawaran yang ngerjain anggota DPRD dapil Pesawaran dan seterusnya,” ungkapnya.

Tony Bakri membeberkan Dinas Ketahanan Pangan pada tahun 2021 di APBD murni memiliki 34 pekerjaan sumur bor dengan total anggaran sekitar Rp 3, 533 miliar dengan mekanisme penunjukan langsung.

  Tim IKE-ZAM Optimis Bisa Ikuti Kontestasi di Pilwakot 2020 di Bandarlampung

Dua diantaranya pembuatan sumur bor di UPTD Balai benih Induk  Rawa Jitu dengan nilai Rp 200 Juta dan UPTD BBI Tegineneng senilai Rp 133 Juta.

Sedangkan 31 kegiatan pembuatan sumur bor lain tersebar di sejumlah wilayah kabupaten/Kota di Provinsi Lampung dengan nilai masing-masing kegiatan sebesar Rp 100 juta.

Untuk itu Tony Bakrie meminta penegak hukum mengusut dugaan praktik KKN dalam proyek sumur bor di dinas THP Provinsi Lampung.

“Kita minta penegak hukum kejati dan Polda mengusut kasus ini, dan membongkar praktik KKN di Dinas TPH Provinsi Lampung sebagai efek jera,” pungkasnya.

Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Indriatmoko, yang dikonfirmasi melaui ponsenya sudah tidak aktif.

Sedangkan Kasi Air  Dinas TPH Provinsi Lampung Acta HN yang juga menjadi PPTK kegiatan saat diminta konfirmasi ponselnya tidak diangkat. Pesan WhatsApp yang dikirim pun hanya dibaca dan tidak dibalas. (Adel)

Sementara Kadis Ketahanan Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung  Kusnardi mengaku belum mengetahui pasti soal dugaan bagi-bagi proyek sumur bor di dinasnya yang diberikan kepada para anggota DPRD Provinsi Lampung.

Soal dewan yang dapat proyek saya tidak tahu itu, nanti saya akan cross cek,” ujar Kusnardi saat dikonfirmasi awak media, kemarin.

Kusnardi malah mempertanyakan apakah proyek sumur bor tersebut sudah dilaksanakan atau belum?. “Itu itu tahun berapa? Nanti saya Kroscek dulu ya detailnya,” jelasnya. (Bong)

 

LAINNYA