Dituding Kuasai dan Atur Proyek Belasan Miliar di Kemenag Lampung, dokter Indri Buka Suara

Bandar Lampung, Intailampung.com-Kasubag Umum dan Humas Kanwil Kemenang Lampung dr Indri Hapandi akhirnya buka suara terkait tudingan dirinya menguasai dan memiliki wewenang mengatur sejumlah proyek di Kanwil Kemenag Lampung yang mencapai belasan miliar.

Melalui pesan WhatsApp Indri menyampaikan klarifikasi kepada awak media dan membantah ada pengkondisian proyek di kemenag Lampung karena semua sudah dilakukan secara terbuka transfaran dan dipantau

“Di jaman keterbukaan sekarang gak ada lagi yang bisa dikondisikan. Semua dilakukan secara terbuka, semua bisa akses, terlibat, berpartisipasi dan memantau,” kata dr Indri

Sebelumnya Koalisi Strategi Kebijakan Analisa Anggaran Publik (SKAAP) dan Gamapela Lampung mengugkap adanya indikasi oknum kasubbag di Kanwil Kemenag Lampung yang juga Koorwil Pokja bernama dr Indri Hapandi mendapat peran besar mengatur dan membagi proyek di Kemenang Kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

Baca Juga

dokter Indri disebut-sebut memiliki peran besar karena atas arahan serta restu pimpinan. Indri pun dikabarkan rutin melakukan pertemuan di salah satu cafe di Bandar Lampung dengan sejumlah pokja lima kabupaten/kota.

Koordinator Koalisi Strategi Kebijakan Analisa Anggaran Publik (SKAAP) dan Gamapela Lampung, Andre Arifin mengatakan lembanganya mendapati indikasi oknum Kasubbag berperan besar membagi proyek di Kemenag Lampung,

“Koaliasi SKAAP dan Gamapela mendapati indikasi kuat proyek-proyek di Kemenag Lampung diduga dikuasi IH atas restu dan arahan pimpinan. Jadi dr Indri itu yang punya peran bagi-bagi proyeknya,” kata pria yang akrab disapa Andre Boleng ini

 

Menurut dia, nyaris semua paket proyek fisik Kemenag kabupaten/kota sudah terkondisi alias kocok bekem.

“Kami juga dapat info setiap bulan itu para pokja kabupaten/kota di kumpulkan di suatu tempat. Semua ada lima ketua pokja, sekretaris dan tiga anggota,” ungkap Andre.

  Pemadaman PJU Dikeluhkan Warga, Pemkot Bakal Turun Ke Lokasi

Andre mengungkapkan semua semua paket proyek sudah diatur Korwil, dan tahun ini nyaris proyek fisik rekanannya merupakan orang-orang baru. Karena itu Andre meminta Kepala Kanwil bersikap atas adanya dugaan KKN dalam sejumlah proyek di tersebut

“Kami minta kepala kanwil tidak diam. Dan berharap penegak hukum juga mulai melakukan penyelidikan atas sejumlah paket proyek-proyek tersebut. Kalau saudara indri itu sudah membantah dan memberikan klarifikasi wajar-wajar saja, itu memang tugasnya, gak mungkin orang itu mau ngaku. Biar kita yang akan buktikan nanti,” tegasnya

dokter Indri menambahkan tahapan proses mulai pengumuman, pendaftaran, evaluasi, pembuktian, pengumuman, penetapan pemenang, semua bisa dipantau. Dan jika ada yang kurang puas bisa mengajukan sanggah, banding bahkan melapor ke pihak yang berwenang.

“Kenyataannya proses tender kita Alhamdulillah selesai sesuai jadwal dan bisa kita pertanggungjawabkan. Semua tahapan terekam secara sistem, gak mungkin kita ngambil resiko bermain-main,” tukasnya.

Pelaksanaan tender kata dia, diserahkan sepenuhnya ke pokja, bukan lagi kewenangan korwil, sehingga tidak benar jika korwil yang mengatur segala sesuatunya, semua tahapan dikerjakan pokja secara independen dan profesional.

“Masing -masing Anggota pokja punya hak suara yang sama, semuanya bertanggung jawab terhadap baik buruknya proses tender. Gak mungkin anggota pokja ngambil resiko untuk dikondisikan korwil,” kata dia.

Sebelumnya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung Juanda Naim membantah semua tuduhan tersebut.

“Tuduhan tersebut tidak benar kalau proyek di kemenang sudah dikondisikan. Semua proses lelang lewat UKPBJnya. Tidak ada yang dikondisikan. Yang memenuhi syarat yang pemenanganya. Kalau kalah memang banyak yang sakit hati dan tuduhan,” kata Juanda Naim saat dikonfirmasi melalui pesan whatshappnya.

Menurut Junada, tidak benar ada pengaturan IH itu. Sebagai koorwil UKPBJ yang baru karena melekat sebagai Kasubbag Umum dan Humas. Dan pelaksanaan lelangnya melalui online. Dan siapapun bisa mengikuti dan memonitornya serta terbuka untuk masyarakat.

  Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Lampung Deni Ribowo Mendesak Presiden Jokowi Merevisi UU ASN

“Saya selalu menekankan kepada pokja untuk mengikuti regulasi dan aturan yang ada. Pemenangnya sesuai dengan ketentuan itu yang harus diikuti. Sekali lagi, saya menduga karena tidak menang lalu mereka membuat isu yang tidak tepat. silahkan saja dicek di pokja, apa pemenangnya tidak pas kualifikasinya, insya allah sesuai aturan, trimakasih bung,” katanya. (Bong)

LAINNYA