Masyarakat Miskin Berobat Gunakan SKTM, Jangan Berharap Sampai Mati Tak Akan Dilayani

INTAILAMPUNG.COM – Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kelurahan tak berguna bagi masyarakat miskin untuk rujukan berobat ke Rumah Sakit.

Inilah yang terjadi di Kabupeten Lampung Tengah. Persoalan tidak dilayaninya masyarakat miskin dengan SKTM di Rumah Sakit Umum Daerah Demang Sepulau Raya (RSUD-DSR) lantaran tidak adanya program layanan kesehatan masyarakat dari Pemerintah setempat diluar dari BPJS.

Persoalan ini terungkap setelah salah satu Anggota Komisi III DPRD Lamteng Fraksi PDIP Lambok Nainggolan menyuarakan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Daerah khususnya Bupati Lamteng Musa Ahmad yang hadir dalam Sidang Rapat Paripurna di Gedung DPRD.

Saat ditanya apa penyebab penolakan, yang dilakukan RSUD-DSR ?

Lambok Nainggolan mengungkapkan, bahwa penolakan RSUD-DSR terhadap pasien (masyarakat miskin), disebabkan karena tidak adanya program untuk layanan kesehatan masyarakat diluar dari BPJS. “Jadi berobatnya harus pakai biaya umum,” ucapnya.

Dikatakannya, bahwa pasien atas nama Hari Hidayat beralamat di Kampung Lempuyang Bandar, Kecamatan Way Pengubuhan, saat ini telah meninggal dunia sekitar dua minggu yang lalu, akibat tidak dapat perawatan di RSUD-DSR.

“Jadi gini lo, pasein inikan masyarakat tidak mampu. Tidak punya BPJS kita suruh buatkan SKTM, sudah dibautkan SKTM kita minta dirujuk ke RSUD-DSR setelah sampai sana, katanya tidak bisa (ditolak). Kita sudah telfon pihak rumah sakitnya, katanya tetap tidak bisa. Akhirnya kita suruh bawa pulang dulu kita urus persaratan pembuatan BPJS gak tahunya jam 10 dia meninggal,” ungkapnya, menceritakan peristiwa yang terjadi.

Meski kita hanya ada laporan satu orang, kita menyimpulkan bahwa layanan kesehatan kurang diperhatikan oleh pemerintah.

“Artinyakan gini lo, pasti juga banyak masyarakat di Lampung Tengah yang tidak mampu untuk membayar iuran BPJS. Masyarakat ini benar-benar tidak punya (miskin), karena kesehariannya dia makan diberi oleh orang-orang di sekitarnya,” jelasnya.

  Sudah Dibahas Banmus, Pembentukan Pansus Covid-19 DPRD Lamteng Blunder Tak Diusulkan Dalam Paripurna

Memang, lanjut kata dia, kita tidak menutupi adanya Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari Dinas Sosial, tapikan tidak semua bisa mengkafer itu.

Kalau dulu kan ada program dari pak Loekman jemput sakit pulang sehat. Tapi sekarangkan sudah tidak ada lagi itu. “Jadi saya pikir program itu kembali di adakan, karena bermanfaat bagi masyarakat miskin,” terangnya.

Menurutnya, pasien memiliki riwayat sakit menahun dan sudah cerai dengan isterinya. Bahkan, anak-anak nya juga jauh, jadi dia tinggal sendirian. Dan ngontrak di situ.

“Artinya ini hanya sebagai model (contoh) lo, bahwa Pemerintah Daerah juga harus menyediakan anggaran untuk mengkafer masyarakat miskin yang tidak mampu membayar BPJS. Dengan program apa terserah lah yang penting pemerintah daerah harus hadir, disetiap masyarakat tidak mampu (miskin) dan siap mengkafer program kesehatan, pendidikan, dan juga perlindungan sosial,” tuturnya.

Ia menambahkan, bahwa apa disampaikannya dalam sidang rapat paripurna merupakan bentuk aspirasinya untuk menyampaikan masukan masukan yang dibawa dari masyarakat.

“Tapi saya lihat tadi dalam sidang paripurna pimpinan sidang seolah terburu-buru, agar cepat selesai. Jadi inikan menjadi kesempatan buat saya menyampaikan aspirasi, sayakan bukan di badan anggaran, bukan pimpinan komisi dan juga bukan pimpinan dewan jadi inilah momen saya, untuk menyampaikan masukan-masukan dari masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, menggapi persoalan kesehatan yang telah di sampaikan Anggota Komisi III DPRD Lamteng, Bupati Musa Ahmad mengatakan, bahwa terkait apa yang disampaikan saudara Anggota Komisi III Lambok Nainggolan, ia tidak tahu persoalan yang terjadi.

“Saya tidak tahu. Sepanjang kita tahu masalah itu tidak ada, yang penting persaratannya cukup, Dinas Sosial bisa mengkafer itu semua. Sepanjang tahu saya, mana yang lapor pasti semua bisa jalan. Yang pasti gak ada laporan ke saya,” tutupnya. (red)

Baca Juga

LAINNYA