Ket, Foto : Kepala Dinas PMD Kabupaten Pesawaran Nur Asikin.
INTAILAMPUNG.COM – Hilangnya gaji Penghasilan Tetap (Siltap) aparatur desa di Kabupaten Pesawaran selama dua bulan masih menjadi “misteri” dan tanda tanya, kemana Alokasi Dana Desa (ADD) 2019-2020, hingga gaji aparatur desa harus tertunggak pada bulan November – Desember pada saat itu.
“Ya, memang benar tertungak dua bulan dana siltap yang belum dibayar, sejak Covid-19. Di tahun 2020 claer, 2021 dan 2022 claer. Pada 2023 masih ompong diakhirnya, alias belum terbayar. Jadi 2024 masih belum terbayar siltap dua bulan itu. Maka pada tahun 2025 ini, kita sudah mengajukan dan sudah dianggarkan untuk pembayaran 14 bulan. Tetapi, kita masih fokus untuk bayar hutang siltap selama dua bulan yang belum terbayar dulu,” ungkap Kepala Dinas PMD Kabupaten Pesawaran Nur Asikin, saat di temui diruang kerjanya, kemarin.
Nur Asikin mengatakan, bahwa siltap tertunggak itu bermula dari tahun 2020, gali lobang tutup lobang, hingga beruntun ketahun 2025 ini.
“Dari tahun-tahun lalu memang kita hanya mengusulkan saja untuk di bayar selama 14 bulan tetapi tidak dianggarkan, jadi untuk tahun ini Pemda harus membayar hutang siltap sebanyak Rp12.160 miliar insya allah selesai pada akhir Febuari ini,” ucapnya.
Dia juga mengutarakan, persoalan pendapatan para aparatur desa yang wajib diterima itu bernilai variasi dalam satu bulannya.
“Untuk siltap Kades, Sekdes, Perangkat Desa serta Ketua BPD, wakil ketua, anggota ini memang dibayar oleh Pemda setempat yang bersumber dari ADD dengan jumblah nominal yang berbeda-beda,” ucapnya.
Selain itu, Nur Asikin juga
mengharapkan terhadap Bupati agar refocusing tidak mengganggu untuk desa. “Ini belum apa – apa sudah direfocusing lagi, semoga tidak mengganggu pak bupati untuk desa,” harapnya.
Sementara terkait dengan anggaran, Nur Asikin mengatakan, bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan dalam memberi keterangan keuangan. Hal itu menurutnya, bukan menjadi tupoksinya dan itu tentunya ranah Bupati, yang bisa menjelaskan.
“Kalau saya kesalahan menjawab ke ranah keuangan. Tugas kami ini proses mengusulkan dan itu hasil koordinasi,” pungkasnya. (*)
