INTAILAMPUNG.COM – Dalam upaya percepatan penurunan stunting (pps), Pemerintah Kabupaten Pesawaran mengelar rapat kordinasi (Rakor) lintas sektoral di Balai Desa Bogorejo, Kecamatan Gedong Tataan, Kamis (15/05/2025).
Kegiatan Rakor ini turut melibatkan Bappeda, Dinas P3AP2KB, Dinas Kesehatan, Dinas PMD, Tim Percepatan Penurunan Stunting, Camat Se-Kabupaten Pesawaran, dan Kepala Puskesmas Se-Kabupaten Pesawaran.
Dalam sambutanya, Ibu Wakil Bupati Pesawaran Nurhayati, S.pd., M.Pd., menyampaikan, bahwa sesuai peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tim percepatan pengentasan stunting (tpps) Kabupaten memiliki tugas mengkoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan pps di tingkat Kabupaten dan kecamatan. Sehingga diperlukan Rakor untuk membahas kemajuan pelaksanaan program pps.
Komitmen Pemkab Pesawaran dalam mempercapat penurunan pps diwujudkan dengan dikeluarkannya surat keputusan bupati pesawaran nomor 60/IV. 07/HK/2025, tentang Tpps Kabupaten Pesawaran, yang bertujuan agar pelaksana pps dapat dilaksanakan secara holistik, integratif, tematik dan spasial. Serta mengedepankan kualitas pelaksanaan melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi, diantara Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Desa dan seluruh mitra kerja serta pemangku kepentingan.
Ia mengatakan, bahwa Tpps memiliki tugas dalam mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan pps ditingkat Kabupaten dan kecamatan. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan SDM sehat, cerdas, produktif.
“Untuk meningkatkan koordinasi, sinergitas dan evaluasi penyelenggaraan pps secara efektif, konvergen dan terintegrasi maka harus melibatkan lintas sektoral terkait,” ungkapnya.
Menurutnya, berdasarkan undang undang nomor 59 tahun 2024, tentang pembangunan jangka panjang nasional tahun 2025-2045, penurunan prevelensi stunting termasuk salah satu indikator yang diukur dalam lingkup kondisi kesehatan, dimana target nasional penurunan prevelensi stunting ditetapkan sebesar 18,8 persen 2025, 14,2 persen 2029, 10 persen 2034, 7,1 persen 2039, dan 5 persen 2045.
Selain itu, memastikan pemerintah daerah tetap melaksanakan upaya pencegahan PPS secara konvergen, dengan mengintervensi kelompok sasaran yang terdiri dari ibu hamil, ibu infas, ibu menyusui, anak usia 0-23 bulan, anak usia 24-59 bulan remaja putri, calon pengantin, keluarga dan masyarakat menerima layanan sebagaimana yang mereka butuhkan.
“Kami menyadari bahwa pelaksanaan PPS di Kabupaten Pesawaran masih belum sempurna, dengan segala keterbatasan baik data maupun kemampuan SDM. Untuk itu kami sangat membutuhkan adanya saran dan masukan dari semua pihak, agar Pelaksana PPS dapat disempurnakan lagi. Kami juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam PPS di Kabupaten Pesawaran. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat dalam menentukan arah perkembangan pps di Kabupaten Pesawaran,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3AP2KB) Pesawaran Maysuri, S.E., M.M., menekankan percepatan penurunan stunting memerlukan kolaborasi kuat antarsektor sebab stunting bukan semata isu kesehatan, melainkan juga memiliki dampak sosial dan ekonomi yang luas.
”Komitmen Pemkab Pesawaran kuat dalam menurunkan angka stunting melalui edukasi gizi, perilaku hidup bersih dan sehat, serta pemantauan tumbuh kembang anak,” ujarnya.
Maysuri berharap kegiatan ini mampu mendorong semangat bersama dalam mewujudkan generasi sehat dan unggul di masa depan.
Dikesempatan yang sama, Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Pesawaran, Nurlela mengungkapkan, bahwa prevalensi stunting secara nasional masih mengalami penurunan sangat lambat, yakni hanya 0,1 persen sehingga kolaborasi seluruh perangkat daerah dan stakeholder dinilai sangat penting untuk mencapai target nasional.
Dikesempatan yang sama Kabid Kesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran Trio Pranoto juga menyampaikan, bahwa berbagai strategi intervensi spesifik dan sensitif, di antaranya pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri dan ibu hamil, vitamin A untuk balita, serta makanan tambahan lokal bagi ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronis dan balita gizi kurang.
Program ini didanai melalui Bantuan Operasional Kesehatan dari Kementerian Kesehatan yang telah dialokasikan ke 15 Puskesmas.
Pada kesempatan ini Kepala Dinas PMD, Nur Asikin, diwakili Eko Maristiyawan menekankan pentingnya optimalisasi Dana Desa tahun 2025 untuk mendukung intervensi stunting di tingkat lokal.
”Penggunaan Dana Desa difokuskan pada promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan, makanan tambahan, serta infrastruktur air bersih dan sanitasi,” ucap Eko.
Rakor ini diharapkan menjadi momentum penguatan komitmen bersama, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program berbasis data. Pemerintah Kabupaten Pesawaran juga berkomitmen memanfaatkan sistem informasi digital seperti SIGA (Sistem Informasi Keluarga) dan sistem konvergensi milik Kemendagri untuk mendukung efektivitas pelaporan dan pengawasan.
Dengan sinergi lintas sektor dan pemanfaatan anggaran yang tepat sasaran, Pemkab Pesawaran optimis dapat menurunkan angka stunting di bawah 14 persen sesuai target nasional, serta berkontribusi dalam mewujudkan generasi emas Indonesia 2045. (red)
