INTAILAMPUNG.COM – Dalam beberapa hari ini, Lampung Tengah menjadi buah bibir dikancah Nasional. Karena kasus operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Lampung Tengah.
Padahal beberapa pekan yang lalu, kasus korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi terkait dengan Bupati Pesawaran yang masi menghangat.
Namun, OTT KPK terhadap Bupati Lamteng lebih menjadi trending topik di media masa. Bagaimana tidak, pasalnya terkait kasus Bupati Lampung Tengah ini sangat memperhatikan. Karena kasus ini bukan sekali ini saja terjadi di lampung tengah.
Masih belum hilang memori tentang mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa yang terkena OTT, sekarang penerusnya lanjut demikian.
Menurut Kondinator Akademi Pemilu dan Demokrasi (APD) Lampung Tengah Edwin Nur, bahwa kasus ini sangat-sangat memperhatikan dan sangat melukai hati masyarakat.
Dikarenakan amanah yang diberikan masyarakat kepada kepala daerah sangat besar untuk memajukan Lampung Tengah, akan tetapi malah ujungnya berperkara hukum.
“Masyarakat merasa perihatin dengan ditanggapnya bupati Lampung Tengah ini. Bagaimana tidak, harapan masyarakat adanya perubahan untuk perbaikan Kabupaten Lampung Tengah sangat besar,” ujar Edwin Nur yang juga mantan Anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah.
Menurutnya, biaya politik yang mahal kepala daerah rentan untuk melakukan korupsi, dikarenakan ketika mereka mencalonkan diri menjadi kepala daerah pasti menggunakan sponsor dan itu terhutang untuk merekayasa proyek lainnya.
Terkait dengan isu jual beli jabatan, free proyek dan pengadaan atau pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Lampung Tengah memang sudah lama beredar baik dimedia masa maupun media sosial.
Kedepan lebih lanjut kata Edwin Nur, yang sudah malang melintang di dunia penyelenggara pemilu Kabupaten Lampung Tengah menyatakan, bahwa partai politik perlu persiapan yang matang dalam menciptakan kadernya untuk menduduki jabatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan DPRD.
Terkhusus DPRD sebagai fungsi pengawasan dalam menjalankan representasi rakyat di daerah mesti dimaksimalkan, untuk menyikapi isu-isu yang beredar baik di media masa maupun media sosial jangan terkesan diam dan tidak responsif.
Selanjutnya, juga regulasi terkait dengan politik uang dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mesti diperkuat dan lebih tegas, meskipun dalam Undang-Undang 10 pada tahun 2016 sudah di atur tentang dana Kampanye kepada pasangan paslon tetapi itu saja tidak cukup mesti di perkuat oleh sumber daya manusia penyelenggara pemilu yang berintegritas.
“Kedepan sebagai pengganti Bupati Lampung Tengah yang sekarang diharapkan Peristiwa OTT ini sebagai pembelajaran,” tuntasnya. (*)
