INTAILAMPUNG.COM – Dalam keterangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam jumpa Pers, terkait Operasi Tangkap Tangan, (OTT) Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya bersama empat orang lainnya, membeberkan dana miliaran rupiah hasil fee proyek yang digunakan untuk membayar hutang Kampanye pada Pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 lalu.
KPK juga telah memeriksa secara mendalam keterlibatan Bupati Lamteng, berserta 4 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, dan memeriksa lnstansi Satuan Kepala Perangkat Daerah (SKPD) Pemkab Lamteng, secara marathon oleh penyidik KPK.
Situasi semakin meruncing setelah KPK ikut memeriksa rumah pribadi tersangka korupsi maupun tim pemenangan Ardito – Komang pada perhelatan Pilkada 2024.
Dewan pengurus daerah (DPD) Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Lampung Tengah, ikut bersuara terkait ada tidaknya keterlibatan Wakil Bupati Lampung Tengah, I Komang Koheri.
PGK Lamteng, menyoroti soal konferensi Pers KPK pada beberapa waktu lalu soal kronologi penangkapan dan penggunaan uang hasi dari korupsi Bupati beserta kroninya.
Ketua DPD PGK Lampung Tengah, Hefki aburizal, menduga, Ada keterlibatan Wakil Bupati Lampung Tengah, sebagai pasangan calon pada saat kampanye.
“Tentunya beliau sebagai Wakil tidak mungkin tidak mengetahui, secara otomatis Komang Koheri harus diperiksa secara intensif,” kata hefki, Kamis (18/12/2025).
Ketua PGK Lampung Tengah, ini juga menambahkan bahwa pelaporan dana Kampanye Ardito – Komang pada Pilkada 2024 sebesar Rp. 500 juta, di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung Tengah “Tidak masuk di akal dengan biaya segitu kok bisa, sedangkan fakta hari ini berbeda,” imbuhnya.
Hefki meminta KPK mengaudit dan memeriksa secara mendalam, termasuk Wakil Bupati Lampung Tengah, I Komang Koheri “Dan hal itu harus, agar kasus Korupsi ini terbuka secara terang – benderang karena beberapa hari lalu ruang beliau sudah diambil beberapa dokumen oleh penyidik KPK,” tegasnya.
Hefki juga meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menonaktifkan Wakil Bupati Lamteng, l Komang Koheri buntut hutang dana kampanye “Terakhir yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat, bahwa mendagri harus mendengar atensi masyrakat, karena Bupati, Ardito berpasangan dengan l Komang Koheri, tentu ada konspirasi atau perjanjian politik saat kampanye,” pungkasnya (red)
