OPINI : Pada dasarnya JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) adalah program Pemerintah yang bertujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia untuk dapat hidup sehat, produktif dan sejahtera.
Namun, coba bayangkan bila suatu rumah sakit, sejak dibuka hingga pelayanan di tutup, setiap harinya dipenuhi oleh ratusan pasien pengguna fasilitas BPJS Kesehatan dari program pemerintah itu. Tentunya hal itu menjadi fenomena yang tidak lagi membuat kita terkejut.
Hiruk pikuk suara panggilan dari ruang tunggu pasien, berkolaborasi dengan suara ranjang dorong dan kursi dorong pasien yang terkulai lemah meminta segera dilayani menjadi pemandangan pelayanan rumah sakit yang kualahan melayani akibat membludaknya pasien.
Tentu persoalan ini menjadi masalah yang kompleks. Dan sering kali mengakibatkan antrian panjang, dan waktu tunggu lama.
Bahkan, terkadang pasien terpaksa hanya di geletakkan begitu saja di lorong-lorong rumah sakit, tanpa ada kepastian. Apakah ada ruangan atau harus terpaksa menunggu berjam-jam.
Persoalan ini terkadang menimbulkan persepsi pasien dengan pengguna BPJS Kesehatan kurang mendapat pelayanan maksimal dari pada pesien umum.
Bisa dibayangkan, jika satu dokter yang seharusnya melayani sepuluh pasien, harus dihadapkan dengan ratusan pasien yang antri ingin segera di periksa, sudah tentu sang dokter kewalahan menghadapi hal itu, dan pada akhirnya pelayanan sudah pasti tidak akan maksimal.
Coba kita mundur beberapa puluh tahun yang lalu, jika orang berobat di rumah sakit, apalagi rumah sakit swasta dianggap orang kaya. Karena biaya yang dikeluarkan tidak murah.
Namun saat ini siapa saja, asal memiliki kartu wasiat yang di sebut BPJS kita bisa berobat di rumah sakit mana saja, baik itu rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta.
Dengan tingginya kebutuhan layanan, dan besarnya jumlah peserta JKN tidak sebanding dengan ketersediaan fasilitas kesehatan dan tenaga medis yang ada, lalu yang dikorbankan siapa, kalau bukan pelayanan.?
Yang lebih ironi, keluarga yang mengantar pasien sakit, jadi ikut-ikutan sakit, disebabkan oleh ikut menjadi satu dalam perkumpulan masyarakat, atau pasien yang sakit.
Meskipun pihak rumah sakit membuat sistem rujukan yang berjenjang, sering kali hal itu tidak bisa mengurai penumpukan dan antrian di tiap faskes. Dan tentunya berdampak pada pelayanan dan Ketidakpuasan pasien, dan berakibat pada tingginya pengaduan masyarakat mengenai waktu tunggu obat yang lama dan layanan yang tidak maksimal yang mereka terima.
Menurut teman saya, sakit adalah pikiran, semakin kita memikirkan penyakit itu semakin akut penyakit yang kita derita, karena antara penyakit dan pikiran menjadi satu dalam hati, dan itulah sakit yang sulit untuk di obati, katanya.!
Ada persepsi bahwa pasien BPJS mendapatkan perlakuan yang berbeda dibandingkan pasien umum, meskipun hal ini tidak dibenarkan. Dan tak jarang sering terjadi kasus pasien BPJS ditolak dengan alasan kuota penuh atau kamar penuh, yang sebenarnya bisa dikategorikan sebagai tindakan diskriminatif.
Namun semua itu sudah terlanjur menjadi do’a bahwa program sakti itu mengharuskan kita untuk tetap sakit.!
Tapi pada kenyataannya, kita di sarankan agar pola pikir kita masyarakat diubah dari orientasi untuk sakit di ubah menjadi “supaya kalau sakit bisa dibantu” menjadi “aku ingin membantu orang lain yang sedang sakit.”
Dengan demikian, BPJS Kesehatan lebih tepat dipandang sebagai asuransi sosial/gotong royong, bukan sebagai upaya mengharapkan masyarakat agar selalu sakit.
Oleh : RIKI ANTONI.
