INTAILAMPUNG.COM – Surat pengaduan Ketua NGO JPK Koorda Lampung Tengah Nurwenda Ratu (Uncu Wenda), yang telah dilayangkan ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) pada 2 Juli 2026 perihal Permohonan Perhatian dan Tindak Lanjut atas Kondisi Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah telah diterima.
Pemberitahuan tersebut di ketahui Uncu Wenda, selaku Koorda JPK Lamteng, setalah mendapat informasi dari jaringan NGO JPK Pusat yang telah mengirimkan surat tersebut ke Kemendagri dengan bukti telah di bubuhi cap tanda terima tertanggal 6 Juli 2026 dan telah dikirimkan melalui pesan WhatsApp pribadi Uncu Wenda.
Uncu Wenda berharap Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tetap mampu menjaga stabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di tengah berbagai dinamika yang berkembang saat ini.
Menurutnya, masyarakat menginginkan roda pemerintahan tetap berjalan secara efektif, profesional, transparan, dan akuntabel sehingga program pembangunan serta pelayanan publik tidak mengalami hambatan.
“Harapan kami sederhana, semoga Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tetap solid, pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal, dan setiap proses yang sedang berlangsung dapat diselesaikan sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan. Kami percaya seluruh unsur pemerintahan memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga marwah pemerintahan daerah serta menjaga kepercayaan masyarakat,” ujar Uncu Wenda.
Ia menambahkan, bahwa penyampaian surat kepada Kementerian Dalam Negeri merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi agar pemerintah pusat dapat memberikan perhatian, pembinaan, maupun langkah-langkah yang dipandang perlu sesuai kewenangannya demi menjaga tata kelola pemerintahan yang baik yang tentu nya berlandaskan sesuai aturan perundang-undangan.
Lebih lanjut, Uncu Wenda menegaskan, bahwa Korda Lampung Tengah Jaringan Pemberantas Korupsi (Korda JPK) tidak memiliki kepentingan terhadap individu maupun kelompok tertentu. Pihaknya hanya berharap seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk apabila dikemudian hari terdapat pengisian jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, dilaksanakan secara profesional, objektif, transparan, dan berdasarkan sistem merit dan terbuka.
“Kami berharap siapa pun pejabat yang saat ini mengemban amanah maupun yang kelak akan melanjutkan estafet kepemimpinan di Kabupaten Lampung Tengah benar-benar dipilih berdasarkan kompetensi, integritas, kapasitas, dan rekam jejak, bukan karena adanya anggapan sebagai ‘orangnya siapa’, ‘titipan siapa’, atau kepentingan kelompok tertentu. Kami ingin seluruh proses berjalan secara netral, objektif, transparan, dan mengedepankan sistem merit / terbuka dan di awasi pihak berwenang, sehingga masyarakat memperoleh pemimpin dan pejabat yang benar-benar bekerja untuk kepentingan daerah, bukan untuk kepentingan pribadi maupun golongan,” tegasnya.
“Kami tidak bermaksud menghakimi siapa pun ataupun mencampuri proses hukum yang sedang berjalan. Harapan kami hanya satu, yaitu agar Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah terus maju, tata kelola pemerintahannya semakin baik, pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat, dan setiap kebijakan yang diambil benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap pemerintah akan semakin kuat dan pembangunan daerah dapat berjalan secara optimal,” tutup Uncu Wenda. (red)
