METRO, INTAILAMPUNG.COM – Pastikan bantuan program pemerintah pusat dan daerah tepat sasaran ke masyarakat, Komisi I DPRD Kota Metro panggil Dinas Sosial seluruh camat dan lurah di Bumi Sai Wawai, Senin (4/2/2019).
Dalam rapat dengar pendapat (hearing) Wakil Ketua I DPRD Metro Fahmi Anwar, SE., mengatakan, bahwa dewan akan terus memantau program sosial dari pusat maupun daerah. Dengan memastikan sejauh mana progres yang berjalan.
“Apakah sudah tepat dan tersampaikan dengan benar dan masyarakat yang mendapatkan pun sesuai dengan aturan dan tepat sasaran. Intinya kan itu, tinggal bagaimana pengawasan di lapangan saja, supaya tepat sasaran, itu yang paling penting,” bebernya usai hearing di Gedung D, Senin (4/2/2019).
Diungkapkannya, keterbatasan keuangan daerah harus membuat dinas pro aktif menjemput dana pusat. Sehingga percepatan peningkatan taraf hidup masyarakat di Kota Metro berjalan sesuai rencana dan target.
“Contoh bantuan bagi rumah tak layak huni. APBD tidak akan sanggup kalau harus menuntaskan semuanya. Karena dari data Dinsos, dari 2 Kecamatan saja sudah mencapai 390 rumah yang membutuhkan bantuan. Karena itu kami minta Dinas bisa pro aktif jemput bola ke pusat,” tukasnya.
Di kesempatan yang sama, Plt Kepala Dinas Sosial (Dissos) Kota Metro Subehi, memastikan penerima bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSRTLH) sesuai usulan dan berdasarkan skala prioritas. Tahun ini Bumi Sai Wawai mendapat bantuan untuk 80 RSRTLH dari 100 yang diusulkan ke Kemensos. Karenanya, penerima bantuan adalah yang paling darurat untuk dibantu.
“Seperti Pak Jatim di Hadimulyo Barat yang pernah diangkat teman media soal belum punya jamban. Rumahnya kan semi permanen lantainya tanah. Jadi itu prioritas, karena memang keadaannya sangat tidak layak yah,” tegasnya.
Di jelaskannya, penerima bantuan merupakan usulan yang sudah masuk dari PSM (pekerja sosial masyarakat) kelurahan dan telah terdaftar dalam BDT. serta memenuhi syarat. Seperti tanah milik sendiri, bangunan semi permanen, dan harus ada partisipasi masyarakat.
“Partisipasi penting, karena bantuan kan cuma Rp 15 juta. Uang segitu kan sedikit, jadi harus ada partisipasi warga seperti gotong royong ikut membantu membangun. Jangan sampai uang turun bangunan tidak berubah,” ungkapnya.
Pihaknya akan memastikan adanya pembangunan dengan pengawasan dan pendampingan. Karena bantuan langsung ditransfer ke rekening penerima. Tim memantau proses rehabilitasi rumah dari awal hingga selesai. Hasilnya akan dijadikan dasar pelaporan ke Kemensos.
“Memang 80 ini belum mencukupi. Data kita dari dua kecamatan, itu ada 398 rumah tidak layak huni. Menyusul kita akan data lagi tiga kecamatan. Tentu kita berharap, tahun depan bisa kembali menerima bantuan pusat,” tutupnya. (iwn/intai).
