KPPU Lampung Mulai Selidiki Harga Minyak Buat Perusahaan

Bandar Lampung, Intailampung.com-Diam-diam Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Provinsi Lampung mulai selidiki dugaan adanya tarif bahan bakar minyak (BBM) bagi pelaku usaha industri yang lebih murah dibandingkan masyarakat.

KPPU mulai  melakukan atensi dugaan penetapan harga jual eceran BBM oleh 5 (lima) pelaku usaha di sektor tersebut. Dugaan diawali dari tidak adanya penurunan harga BBM non subsidi oleh para pelaku usaha sektor tersebut sejak Maret 2020.

“Meski harga penyediaan BBM dunia telah mengalami penurunan sejak awal tahun. Namun KPPU telah mengantongi satu jenis alat bukti yang menjadi dasar penegakan hukum tersebut, ” kata Wahyu Ketua KPPU Perwakilan Lampung dalam siaran persnya, Jumat (15/5/2020).

Menurut Wahyu, adapun pelanggaran pasal yang diduga adalah Pasal 5 tentang larangan bagi pelaku usaha untuk melakukan penetapan harga secara bersama-sama.

Untuk diketahui, formula dasar harga jual eceran BBM diatur melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 62.K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (Kepmen 62K/2020).

Bingung, Pertamina Bantah BBM Industri Murah, PT Elnusa Lampung Sebut Cukup Murah

“Aturan itu berlaku mulai 1 Maret 2020. KPPU menilai kebijakan Pemerintah tersebut mampu mendorong kompetisi dalam penjualan BBM non subsidi, khususnya dengan dihapuskannya marjin minimum dari formula, ” jelasnya

Lanjut dia, berdasarkan formula tersebut, harga kompetisi yang ditetapkan pelaku usaha dapat dikaitkan dengan besaran marjin penjualan. Karena tiap perusahaan seharusnya memiliki biaya penyimpanan dan distribusi, serta preferensi marjin penjualan sendiri yang membedakan
kemampuan mereka dalam menentukan besaran harga jual eceran BBM.

  Hasto Sebut Program Prabowo-Sandi Tak Konkret dan Hanya Retorika

“Namun kondisi yang ada menunjukkan harga BBM non subsidi oleh pelaku usaha tersebut cenderung sejak Maret 2020 d kisaran rata-rata Rp 9.850 untuk RON98, Rp 9.000 untuk RON95, dan Rp 7.650 untuk RON90. Sementara harga BBM serupa di ASEAN, seperti di Vietnam dan Malaysia telah mengalami penurunan hingga 38% sejak Februari 2020,” tegasnya

KPPU menduga terdapat koordinasi antar pelaku usaha di Indonesia secara bersama-sama untuk tidak menurunkan harga BBM non subsidinya.

Dalam mendalami dugaan koordinasi penetapan harga, Ia sangat memperhatikan sifat struktur pasar oligopolistik di sektor BBM tersebut. Dengan jumlah pelaku usaha yang terbatas, potensi pelanggaran persaingan usaha cukup tinggi di sektor tersebut.

“KPPU juga akan memperhatikan apakah kondisi ini disebabkan oleh fenomena price leadership Pertamina. Sebagai catatan, Pertamina menguasai pasar penjualan BBM secara keseluruhan hingga 98,3%, berdasarkan kemampuan distribusi atau jumlah stasiun pengisian bahan bakar umum yang dimilikinya, ” pungkasnya. Angka tersebut masih jauh dibandingkan pemain lain yang tidak mencapai dua persen secara keseluruhan, “tambah dia.

Meski, sebelumnya pihak Pertamina membantah beredar informasi tabel harga produk Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamina untuk usaha industri yang dijual lebih murah, dibandingkan untuk masyarakat.

VP Corporate Communication PT Pertamina, Fajriyah Usman, mengklarifikasi dengan mengatakan jika informasi tersebut bukan berasal dari Pertamina.

“Namun demikian, memang terdapat informasi serupa tentang harga BBM yang berlaku untuk industri, yang disampaikan Pertamina secara rutin melalui surat edaran kepada seluruh agen BBM Pertamina untuk kalangan industri dan marine/perkapalan, ” kata dia.

Menurut Fajriyah, harga tersebut berlaku untuk agen dan konsumen industri, dengan term and condition masing-masing. Di samping itu, lanjut dia, harga yang tercantum dalam surat edaran adalah harga di luar pajak, antara lain terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Atas Penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). “Besaran PBBKB menyesuaikan regulasi dari pemerintah daerah setempat,” terang Fajriyah.

Selain itu, lanjut dia, untuk harga yang ditetapkan, belum termasuk ongkos angkut yang harus ditanggung masing-masing customer (loco supply point).

  Disdikbud Kota Metro Persiapkan UNBK dan USBN Bersama Guru Mata Pelajaran

“Harga tercantum merupakan harga di luar pajak dan harga di titik serah atau di TBBM, sehingga ada tambahan pajak dan ongkos angkut yang harus ditanggung pembeli atau konsumen dari kalangan industri,” kata Fajriyah.

Harga tersebut menjadi acuan untuk sektor industri, yang biasanya pembelian dilakukan dengan jumlah volume yang besar untuk periode tertentu. “Sehingga ada komitmen pasti untuk harga tersebut,” kata Fajriyah. Untuk pelayanan terhadap konsumen industri dengan melihat potensi penyerapan pasar regional, khususnya untuk produk yang tidak terserap di pasar domestik.

Pertamina juga akan melakukan ekspor ekses produk serta mendorong kerjasama penjualan dengan INU, khususnya bagi perusahaan yang memegang izin impor.

“Pertamina memperkuat digitalisasi proses penjualan BBM Industri, Petrokimia dan Pelumas melalui utilisasi My Pertamina For Business serta Call Center 135,” ungkap Fajriyah. (Bom)

Baca Juga

LAINNYA