INTAILAMPUNG.COM – Wakil Ketua I DPRD Kota Metro Basuki meminta kepada seluruh lapisan masyarakat Kota Metro agar jangan sampai terprovokasi terkait dengan isu wacana perpanjangan jabatan presiden menjadi 3 periode.
“Isu ini tidak benar. karena tidak sesuai dengan konstitusi. Saya minta agar masyarakat Kota Metro tidak terprovokasi. Sebab, hal Itu bertentangan dengan konstitusi yaitu pasal 7 dan pasal 22E ayat 1 UUD 1945,” ujar Basuki, Selasa (12/04/2022).
Menurut politisi Fraksi PDI Perjuangan Kota Metro ini, pada pasal 7 Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali.
“Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan,” jelasnya.
Pada Pasal 22E ayat 1 tentang pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.
“Sebagai warga negara yang baik, ya kita harus mentaati aturan yang ada, sesuai UU yang berlaku,” kata dia.
Dia menambahkan, isu tersebut sama saja menunda pemilu. Apalagi tahapan-tahapan pemilu sudah dimulai tahun ini dan penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu terpilih telah dilantik hari ini pada 12 April 2022.
“Oleh karena itu, saya mengajak seluruh warga masyarakat terutama warga kota Metro tidak terprovokasi dengan wacana yang bergulir yang akan mengganggu stabilitas perekonomian dan lainnya” kata dia.
Kembali disampaikan oleh wakil ketua 1 DPRD Kota Metro ini bahwa presiden Joko Widodo pun telah berkali kali menyatakan ketidak setujuannya akan wacana 3 periode dan penambahan masa jabatan presiden.
“Seperti kita ketahui melalui media, presiden Joko Widodo pun telah berkali kali menyatakan ketidak setujuannya akan wacana 3 periode dan penambahan masa jabatan presiden. Ya, kita sebagai masyarakat untuk dapat mencerna dengan baik apa yang sudah di ungkapkan oleh beliau (Presiden Jokowi),” lanjutnya.
Lebih lanjut Wakil ketua DPC PDIP Kota Metro itu mengatakan, sebagai warga negara yang baik harus tetap patuh pada konstitusi.
“Sikap kami satu tarikan napas dengan pemerintah pusat yaitu merujuk UUD 1945 pasal 7 dan 22E tadi, sesuai konstitusi serta hukum yang berlaku,” pungkasnya. (red)
