Kebocoran Pajak Jadi Sorotan, Usai DPRD Panggil RS Islam Asy-syifaa, Kini Gikiran Kejari Lamteng Minta Kelarifikasi

Ket Foto: Perwakilan pihak RS Islam Asy-syifaa, penuhi panggilan Kejari Lamteng, Rabu (19/06/2024).

INTAILAMPUNG.COM – Rupanya persoalan kebocoran pajak di Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng) telah menjadi sorotan. Lantaran, indikasinya bisa merugikan pemerintah daerah hingga ratusan juta.

Tak ayal, persoalan kebocoran pajak parkir di Rumah Sakit Islam Asy-syifaa menjadi sorotan tajam DPRD Lamteng. Bahkan, sampai pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Lamteng pun turun tangan untuk menindaklanjuti perkara kebocoran pajak di rumah sakit yang berlokasi di Bandarjaya tersebut.

Dari pantauan lapangan, ada tiga orang perwakilan dari RS Islam Asy-syifaa hadir penuhi panggilan Kejari Lamteng, dari informasi yang didapat ketiganya diantaranya adalah Direktur, Sekretaris dan Bendahara RS Islam Asy-syifaa.

Baca Juga

Kasi Intel Kejari Lamteng Muhammad Alvinda Utama mengatakan, bahwa pihaknya tengah mendalami persoalan kebocoran pajak parkir yang terjadi di RS Islam Asy-syifaa dengan memanggil perwakilan dari pihak rumah sakit bersangkutan.

“Untuk saat ini, kami belum pada tahap penyelidikan. Pada pemanggilan ini, kita baru pada tahap kelarifikasi. Jadi kami minta kelarifikasi dari pihak RS Islam Asy-syifaa dan ada beberapa orang yang di panggil tadi. Tapi yang jelas kami minta ada keterbukaan dari pihak managemen rumah sakit. Karena hal ini sudah menjadi perhatian khusus kalangan anggota dewan Kabupaten Lamteng,” ucapnya, Rabu (19/06/2024).

Terkait dengan pemeriksaan, khususnya dalam dugaan penggelapan pajak. Alvinda menuturkan, bahwa mengenai hal tersebut, sesuai analisa dan fakta lapangan yang akan di kelarifikasi oleh pihak rumah sakit mengarah pada adanya indikasi mengenai penggelapan pajak ini.

“Dari analisa dan fakta lapangan memang ada indikasi yang mengarah pada penggelapan pajak. Namun kita belum tahu, pihak-pihak mana yang bermain. Harapan kami ada keterbukaan dari pihak rumah sakit jadi perkara ini bisa cepat selesai dan terang benerang,” jelasnya.

  Program "Jemput Sakit, Pulang Sehat" Harus Dirasakan Semua Masyarakat Lamteng

Sementara itu, pihak RS Islam Asy-syifaa setelah usai diperiksa Kejari Lamteng dengan dimintai klarifikasi dari pukul 14:00 wib sampai pukul 17:30 wib tidak bisa memberikan ketarangan yang mendetail terkait dalam pemanggilan tersebut.

“Kita ngobrol – ngobrol aja tadi di dalam, banyak lah tadi didalam yang di obrolin,” ucap direktur RS Islam Asy-syifaa, dr. Imilia Sapitri, saat ditanya terkait pemanggilan.

Diberitakan sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Tengah nyatakan adanya kebocoran pajak parkir di Rumah Sakit Islam Asy-syifaa Bandarjaya. Disinyalir, laporan pajak parkir dari rumah sakit tersebut tidak semuanya dilaporkan kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.

Pasalnya, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) juga telah turun kelokasi untuk menghitung secara langsung pajak parkir, dan terbukti bahwa ada selisih jumlah pendapatan yang diperoleh dari laporan yang disampaikan pihak rumah sakit kepada Bapenda, sehingga ini dapat mengakibatkan kerugian terhadap pemerintah daerah hingga ratusan juta rupiah.

“Pihak rumah sakit (Islam Asy-syifaa) mengakui kondisinya ada kurang bayar (Pajak Parkir). Kita akan coba instruksikan kepada Bapenda untuk tindak lanjuti, walau kemarin sudah dibahas dalam rapat, memang kata Bapenda ada kekurangan bayar dari pihak rumah sakit,” kata Anggota Komisi II DPRD Lampung Tengah, Agus Triono usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Rumah Sakit Islam Asy-syifaa Bandarjaya dan sejumlah rumah sakit lainya, Selasa (11/06/2024).

Pihaknya juga menegaskan, bahwa telah terjadi kebocoran pajak parkir di Rumah Sakit Islam Asy-syifaa Bandarjaya dan itu nyata terjadi. Hal tersebut harus segera ditangani dengan konkret sehingga Pemkab tidak mengalami kerugian yang berkelanjutan.

“Kebocoran Pajak nya sangat nyata, harapan kami hal ini tidak sampai ke Aparat Penegak Hukum (APH), karena didalam aturan itu ada sangsi yang diberikan jika apa yang menjadi kewajiban tidak terpenuhi, baru sangsi berbicara,” terangnya.

  TNI/Polri Tingkatkan Pelaksanaan New Normal, Protokol Kesehatan Terus di Sosialisasikan 

Komisi II DPRD Lampung Tengah dalam hal ini juga sudah memperingatkan bahwa pada aturan yang menyangkut dalam hal pajak dan retribusi terdapat unsur pidana nya. Selain itu, jika kewajiban para investor (pihak rumah sakit) tidak dilaksakan maka DPRD akan merekomendasikan kepada APH.

“Kami sudah peringatkan mereka, bahwa ketentuan pajak dan retribusi ada unsur pidana nya. Kalau mereka, dalam hal ini pihak perusahaan tidak mengindahkan, dan tidak melaksanakan kewajiban, kita Komisi II yang akan turun tangan,” tegasnya.

Sementara, Asrul Sani selaku Kepala Bapenda Kabupaten Lampung Tengah telah melakukan uji petik selama tiga hari, dan telah membuktikan adanya kebocoran pajak parkir di Rumah Sakit Islam Asy-syifaa Bandarjaya.

“Kemarin terjadi setoran pajak parkir dan pembayaran pajak nya dengan yang mereka setorkan tidak sesuai. Saya turunkan staf untuk uji petik kelapangan selama tiga hari, hasilnya ada perbedaan (Kebocoran Pajak). Untuk tindak lanjutnya, kalau mereka betul kurang bayar pajak, kami tetap tagih,” jelasnya.

Disamping itu, dalam RDP bersama Komisi II DPRD Lampung Tengah, Direktur RS Islam Asy-syifaa Bandarjaya, yakni dr.Imilia Sapitri mengakui bahwa ada ketidak sesuaian dari pendapatan yang diterima.

“Kami mengakui intinya ada ketidak sesuaian dari pendapatan. Kami sudah berkoordiansi dengan Dispenda, apabila ada kurang bayar kami akan membayar, selaku salah satu perusahaan yang ada di Lampung Tengah,” kata Direktur RS Islam Asy-syifaa Bandarjaya, dihadapan Komisi II DPRD Lamteng. (*)

LAINNYA