INTAILAMPUNG.COM – Puluhan Wali siswa SMA N 1 Seputih Banyak, Lampung Tengah, mengeluhkan besaran iuran Peran Serta Masyarakat (PSM) yang dinilai tidak transparan penggunaannya.
Hal itu disampaikan oleh beberapa wali siswa yang menduga ada dugaan korupsi dibalik penarikan PSM tersebut. Mereka menyebut, pada tahun 2024 ini pihak sekolah mematok besaran iuran untuk Kelas X sebesar Rp 3.200,000, kemudian Kelas XI Rp 2.700,000, lalu untuk Kelas XII sebesar Rp 2.600,000.
“Penarikan itu, kami juga tidak tahu untuk apa saja penggunaannya. Pihak sekolah juga tidak memberikan rincian rencana anggaran belanja pengeluaran dan pelaporan tahunan penggunaan anggaran,” bebernya.
Ia menjelaskan, penarikan iuran PSM tentunya harus didasarkan dengan kebutuhan sekolah, misalnya untuk pembayaran gaji guru honorer, biaya perawatan, biaya pembangunan dan bahan habis pakai.
“Artinya, berapa miliar uang yang masuk dan yang keluar juga harus disampaikan. Sebab, untuk pembayaran guru honorer saja setau kami hanya berjumlah tujuh orang. Lalu, pembangunan gedung atau ruangan juga sudah tidak ada, apalagi untuk bahan habis pakai. Jadi berapa sebenarnya anggaran yang habis dalam satu tahun?” tanya mereka.
Sementara itu, Kepala SMA N 1 Seputihbanyak I Made Sulatra M.Pd, saat ditemui Senin, (5/8/2024) membenarkan, bahwa besaran iuran PSM tahun ini sama dengan tahun kemarin.
“Ya sama dengan tahun kemarin, namun ada perbedaan di tahun ini pengurangan guru Honorer dari sebelumnya 17 menjadi 7. Terdapat 10 honorer yang diangkat P3K,” jelasnya.
Masih dikatakannya, ia menjelaskan memang tidak ada selebaran edaran yang dibagikan kepada walisiswa, pihak sekolah hanya menampilkan melalui slide proyektor.
“Sudah kami sampaikan waktu rapat walisiswa dengan menampilkan penggunaan anggaran ke layar monitor,” jelasnya.
Ia menjelaskan, untuk penggunaan anggaran melalui PSM. Yaitu, biaya operasional kesiswaan, pembayaran guru honorer yang tidak semua bisa dibiayai melalui dana BOS, terlebih sekolah penggerak ini banyak sekali kegiatan seperti lokakarya dan lainnya yang tidak bisa dibiayai melalui dana BOS.
“Banyak sekali sebenernya saya tidak hapal,” pungkasnya. (*)
