INTAILAMPUNG.COM – Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, kembali menjadi sorotan setelah melantik istrinya, Indria Sudrajat, sebagai Sekretaris Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar), Selasa, (8/10/2025).
Langkah tersebut dinilai memperkuat dugaan adanya praktik politik dinasti di tubuh Pemkab Lamteng. Perlahan tapi pasti, posisi pejabat lokal di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Tengah mulai tergeser oleh masuknya pejabat dari luar daerah yang kini menempati jabatan strategis di lingkungan pemerintahan di bawah kepemimpinannya sebagai Bupati.
Selain sang istri, yang dilantik sebagai Sekretaris Disporapar, total sudah ada tiga pejabat yang kini diimpor masuk ke jajaran inti Pemkab Lamteng.
Masing-masing yakni Welly Adiwantra sebagai Sekretaris Daerah (Sekda), Deny Sanjaya sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan terbaru Tri Hendriyanto sebagai Kepala Inspektorat Kabupaten Lamteng.
Rangkaian pelantikan pejabat dengan hubungan kekerabatan ini membuat isu politik dinasti di lingkungan Pemkab Lamteng, semakin sulit dibantah.
Banyak pihak menilai langkah tersebut mengaburkan prinsip merit system dalam birokrasi pemerintahan.
Menanggapi hal itu, Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kab Lamteng, Sudirman Hasanudin, S.Ap, menilai pola pengisian jabatan semacam ini dapat merusak tatanan profesionalitas ASN.
“Kalau pola ini dibiarkan, Lamteng, bisa jadi contoh buruk praktik politik dinasti di tingkat daerah. Birokrasi bukan lagi tempat profesional, tapi jadi lingkar keluarga kekuasaan,” ujar Sudirman melalui pesan WhatsApp, Selasa (8/10/2025).
Menurutnya, selain menjabat Sekretaris Disporapar, Indria Sudrajat juga merupakan Ketua TP PKK Kabupaten Lampung Tengah. Kondisi ini, kata dia, berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dalam penyelenggaraan program pemerintah daerah.
“Jika dua jabatan penting tersebut dipegang satu orang, potensi benturan kepentingan sangat besar. Ini harus jadi perhatian serius,” tegasnya.
Sayangnya, hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemkab Lamteng, maupun Bupati Ardito belum memberikan keterangan resmi terkait kritik dan tudingan praktik politik dinasti tersebut. (rki)
