Penulis: Deni Andrea – CO Founder FDB (Forum Demokrasi Bengkulu)
Apa yang terjadi di Bengkulu Utara hari ini bukan lagi sekadar soal kritik yang tidak dijawab. Ini sudah masuk pada tahap yang lebih mengkhawatirkan: upaya sistematis untuk membuat kritik tidak terdengar sejak awal.
Faktanya sederhana dan terang: beberapa media lokal di Kabupaten Bengkulu Utara yang dihubungi untuk mempublikasikan opini ini memilih tidak merespons. Tidak ada penolakan terbuka, tidak ada klarifikasi redaksi—hanya diam. Sunyi. Seolah ada ketakutan yang tidak diucapkan, atau kepentingan yang tidak ingin diganggu.
Akibatnya, suara ini justru harus mencari ruang di luar kabupaten. Kritik tentang Bengkulu Utara tidak bisa hidup di Bengkulu Utara sendiri.
Ini ironi yang telanjang.
Sebagaimana disampaikan oleh Emha Ainun Nadjib:
“Kesunyian yang paling berbahaya adalah ketika orang-orang baik memilih diam.”
Ketika media lokal tidak lagi menjadi ruang bagi kebenaran, maka ia sedang kehilangan fungsinya sebagai pilar demokrasi. Pers seharusnya menjadi ruang pertarungan gagasan, bukan ruang yang disterilkan dari kritik terhadap kekuasaan.
Dan lebih jauh lagi, ini menimbulkan pertanyaan besar:
apa yang sebenarnya sedang dijaga—kebenaran, atau kenyamanan kekuasaan?
Di tengah kebungkaman itu, seorang mahasiswa dari kampus Universitas Ratu Samban (UNRAS) daerah berdiri dan berbicara.
Namanya Febrian Sugiarto selaku Presiden Mahasiswa BEM UNRAS.
Ia bukan siapa-siapa dalam struktur kekuasaan. Ia tidak punya jabatan publik. Ia tidak punya anggaran. Ia hanya memiliki satu hal yang hari ini terasa langka: keberanian untuk jujur.
Ia memimpin sebuah seminar daerah tentang bahaya narkoba—menghadirkan pemerintah, kepolisian, akademisi, dan pelajar. Ia melakukan apa yang seharusnya menjadi tanggung jawab kolektif negara: menyelamatkan generasi muda.
Namun ketika ia mengkritik adanya hambatan birokrasi dan inkonsistensi dalam dukungan kekuasaan, respons yang muncul bukan klarifikasi. Bukan evaluasi. Bukan dialog.
Melainkan ancaman pencemaran nama baik.
Di titik ini, kita tidak boleh lagi menggunakan bahasa yang terlalu halus.
Ini bukan sekadar sensitif terhadap kritik.
Ini adalah bentuk arogansi kekuasaan.
Sebagaimana pernah diingatkan kembali oleh Emha Ainun Nadjib:
“Kebenaran itu tidak selalu menang, tapi tidak pernah kalah.”
Kutipan ini menjadi cermin bahwa upaya membungkam kritik bukanlah kemenangan, melainkan penundaan atas sesuatu yang pada akhirnya akan tetap muncul ke permukaan.
Pencemaran nama baik sering kali dijadikan tameng oleh mereka yang tidak siap dikritik. Padahal dalam konteks ini, yang disampaikan adalah pengalaman, fakta lapangan, dan evaluasi terhadap kinerja—bukan serangan personal.
Jika setiap kritik dibalas dengan ancaman hukum, maka yang sedang dibangun bukanlah demokrasi, melainkan ketakutan.
Dan lebih berbahaya lagi: ketakutan yang dilegalkan.
Dalam perspektif strategi kekuasaan, Sun Tzu dalam The Art of War mengingatkan:
“Kenali lawanmu dan kenali dirimu, maka engkau tidak akan terancam dalam seratus pertempuran.”
Namun hari ini, yang terjadi bukanlah upaya memahami kritik, melainkan upaya menyingkirkannya.
Bahkan, Sun Tzu juga menegaskan:
“Kemenangan sejati adalah ketika perlawanan dilumpuhkan sebelum sempat muncul.”
Dan hari ini, itulah yang kita saksikan—bukan sekadar membungkam suara, tetapi menciptakan ketakutan agar suara itu tidak pernah lahir sejak awal.
Kita harus berani mengatakan dengan tegas—ancaman pencemaran nama baik terhadap aktivisme mahasiswa adalah bentuk kemunduran demokrasi. Ini bukan hanya soal satu orang mahasiswa, tetapi tentang pesan yang ingin dikirimkan kepada seluruh generasi muda:
“Jangan terlalu jujur, atau kalian akan berhadapan dengan kekuasaan.”
Jika itu yang terjadi, maka negara ini sedang mendidik generasi mudanya untuk diam.
Lebih memalukan lagi adalah sikap DPRD Bengkulu Utara yang tetap tenggelam dalam keheningan. Ketika mahasiswa bergerak, mereka diam. Ketika kritik muncul, mereka diam. Ketika ancaman terhadap kebebasan berekspresi terjadi, mereka tetap diam.
Lalu untuk apa mereka ada?
Demokrasi daerah tidak akan pernah sehat jika lembaga legislatif hanya menjadi pelengkap kekuasaan eksekutif. Fungsi pengawasan bukan untuk dibacakan dalam sumpah jabatan, tetapi untuk dijalankan—terutama ketika situasi menuntut keberanian.
Yang kita saksikan hari ini adalah kolaborasi diam:
media lokal yang enggan mempublikasikan,
kekuasaan yang sensitif terhadap kritik,
dan legislatif yang kehilangan nyali.
Ini bukan lagi masalah individu. Ini adalah ekosistem yang bermasalah.
Namun satu hal yang perlu diingat oleh semua pihak yang mencoba meredam ini:
di era hari ini, tidak ada kebenaran yang bisa benar-benar dibungkam.
Sebagaimana diingatkan oleh Emha Ainun Nadjib:
“Jangan takut menjadi benar, meskipun sendirian.”
Ketika media lokal menutup pintu, media luar akan membuka.
Ketika ruang daerah disempitkan, ruang nasional akan meluas.
Dan ketika suara mahasiswa berusaha ditekan, justru di situlah ia akan mendapatkan gaung yang lebih besar.
Karena publik hari ini semakin cerdas. Mereka tahu membedakan mana kritik yang jujur dan mana kekuasaan yang alergi terhadap kebenaran.
Bengkulu Utara harus memilih:
ingin dikenal sebagai daerah yang memberi ruang bagi keberanian berpikir, atau daerah yang membungkam anak mudanya sendiri.
Karena jika seorang Presiden Mahasiswa yang mengedukasi pelajar tentang bahaya narkoba saja dihadapkan pada ancaman pencemaran nama baik hanya karena berbicara jujur, maka yang sedang kita hadapi bukan lagi persoalan biasa.
Ini adalah krisis moral dalam praktik kekuasaan.
Dan jika ini terus didiamkan, maka bukan hanya demokrasi yang terluka—
tetapi masa depan kepercayaan generasi muda terhadap negara akan runtuh.
Sebab pada akhirnya, sejarah tidak pernah berpihak pada mereka yang berkuasa,
melainkan pada mereka yang berani berkata benar.
Dan hari ini, kebenaran itu sedang diuji— di Bengkulu Utara.
Salam hangat bagi pejuang demokrasi daerah.
.
Tabik.
17 Maret 2026.
