INTAILAMPUNG.COM – Untuk memastikan dokumen perencanaan pembangunan daerah berjalan sesuai koridor hukum dan selaras dengan target makro, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lampung Tengah, ir. Rony Witono, S.T., M.M., IPM., Asean Eng., melaksanakan konsultasi intensif terkait Hasil Fasilitasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Kegiatan ini berlangsung di Kantor Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, pada Kamis, (2/7/2026). Konsultasi ini dilakukan sebagai langkah krusial dalam menyelaraskan program prioritas pembangunan dengan regulasi terbaru, guna meminimalisir risiko hukum serta mengoptimalkan penyerapan anggaran pada tahun anggaran 2027 mendatang.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Bappeda menekankan bahwa penyusunan RKPD Tahun 2027 tidak hanya fokus pada target capaian pembangunan fisik dan sosial-ekonomi, tetapi juga harus memiliki landasan hukum yang kokoh.
”Fasilitasi dari Biro Hukum ini sangat penting untuk memastikan seluruh rancangan akhir RKPD 2027 memiliki legitimasi yang kuat sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Kita ingin perencanaan ini clean and clear sejak awal,” ujar Rony.
Menurutnya, beberapa poin krusial yang dibahas dalam konsultasi ini meliputi:
°Kesesuaian Regulasi.
°Memastikan program kerja tidak tumpang tindih dengan kewenangan pemerintah pusat atau provinsi.
°Penyelarasan indikator untuk meninjau kembali pasal-pasal dalam rancangan dokumen agar fleksibel namun tetap patuh pada asas umum pemerintahan yang baik.
°Evaluasi hasil catatan menindaklanjuti poin-poin koreksi dari tim fasilitasi Biro Hukum untuk penyempurnaan draf akhir. Langkah Menuju Penetapan RKPD 2027.
Pihak Biro Hukum menyambut baik koordinasi aktif yang dilakukan oleh Bappeda. Perwakilan Biro Hukum menyatakan bahwa percepatan reviu ini dilakukan agar daerah tidak mengalami keterlambatan dalam tahapan penganggaran selanjutnya, seperti penyusunan KUA-PPAS.
”Dengan selesainya tahapan konsultasi hasil fasilitasi ini, Bappeda Lamteng akan segera melakukan finalisasi dokumen RKPD 2027. Dokumen ini nantinya akan menjadi blueprint resmi pemerintah daerah dalam menjalankan roda pembangunan, yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” pungkasnya. (rki)
