Anggota MPR Abdul Kadir Karding (tengah), Direktur Presidential Studies-DECODE UGM Nyarwi Ahmad (kanan), dan Wartawan SINDONews Abdul Rochim dalam diskusi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta
JAKARTA – Partisipasi politik masyarakat saat ini dinilai terjadi ledakan seiring dengan membeludaknya penggunaan media sosial (medsos). Indikasinya terlihat dari penggunaan medsos seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lainnya yang berkaitan dengan konten politik.
Pakar komunikasi politik dari Universitas Gajah Mada (UGM), Yogyakarta, Nyarwi Ahmad mengatakan, penggunaan medsos di Indonesia termasuk terbesar di dunia. Karena itu, partai politik (parpol) harus bisa memanfaatkan ledakan partisipasi politik ini. Nyarwi menjelaskan, partisipasi politik adalah poin paling penting dari demokrasi. Tidak ada demokrasi tanpa partisipasi.
“Tagar 2019 Ganti Presiden atau tagar 2019 Tetap Bersaudara, merupakan satu metamorfosis partisipasi politik. Partisipasi bertemu antara yang online dan offline, atau antara media sosial dan kenyataan (riil). Ini positif karena partisipasi kelas menengah yang sebelumnya malu-malu sekarang muncul dan menguat. Bahasa-bahasa politik tidak lagi dengan bahasa standar, formal, ilmiah, tapi bahasa visual, seperti meme,” jelas Nyarwi dalam diskusi bertema “Penguatan Partisipasi Politik Masyarakat” yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen bekerjasama dengan Biro Humas MPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (31/8/2018).
Direktur Presidential Studies-DECODE UGM ini menuturkan, ledakan partisipasi politik yang luar biasa ini jika bisa di-manage dengan baik maka bisa memberikan dampak yang sangat positif. Artinya, parpol harus bisa memanfaatkan tingginya partisipasi politik, misalnya dengan membangun narasi atau pesan yang impresif kepada pemilih. “#2019GantiPresiden misalnya, harus dibangun dengan narasi yang meyakinkan. Misalnya, mengapa ganti presiden dan apa alasan-alasannya? Isu apa yang menjadikan kita merasa penting ganti presiden. Begitu pula #2019TetapJokowi, apa narasinya? Kenapa harus tetap Jokowi?” katanya.
Sumber: SINDONEWS
