Bandar Lampung,Intailampung.com-Lampung Corruption Watch (LCW) meminta kepada aparat penegak hukum di Provinsi Lampung untuk melakukan penyelidikan mendalam terhadap dugaan praktik korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) pada proyek-proyek yang menggunakan keuangan negara. Pasalnya diduga Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Holtikultura Provinsi Lampung diduga paket proyek terkondisikan.
Kepala Divisi Program dan Kajian Strategis Lampung Corruption Watch, Septian Hermawan mengatakan, sebaiknya lembaga pelayanan publik yang dikritik dapat membantah kritikan itu dengan menyajikan data yang lengkap, jelas dan transparan mengenai pengelolaan proyek-proyek dimaksud.
Selanjutnya, Septian menyatakan bahwa kritikan dari masyarakat sipil harus dijadikan masukan bagi lembaga pelayanan publik guna melakukan evaluasi dan perbaikan.
“Masyarakat ingin dinas agar merespons kritikannya dengan serius dan berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek-proyeknya,” ujarnya, Selasa (4/7/2023)
Dalam semangat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab, Publik juga wajib untuk terus mengawal dan berpartisipasi dalam pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik.
Selain itu, LCW juga meminta kepada aparat penegak hukum di Provinsi Lampung untuk melakukan penyelidikan mendalam terhadap dugaan praktik KKN pada proyek-proyek yang menggunakan keuangan negara.
Penegakan hukum yang tegas terhadap oknum-oknum yang terlibat dalam korupsi, kolusi, dan nepotisme sangat penting sebagai bentuk komitmen untuk memberantas korupsi dan menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek-praktek yang merugikan masyarakat.
“Kita harus mendukung upaya-upaya transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah demi terciptanya pembangunan yang berkeadilan dan berpihak kepada rakyat,” katanya.
Masyarakat sipil, menurutnya berperan dalam melakukan pemantauan dan kritik terhadap kinerja pemerintah daerah. Keterbukaan dan responsif terhadap kritikan publik adalah langkah awal yang penting dalam mendorong perbaikan dan kemajuan pelayanan publik serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.
LCW berharap pemerintah daerah akan melihat kritikan ini sebagai kesempatan untuk introspeksi dan meningkatkan mekanisme pengawasan internal dalam setiap proyek yang dilaksanakan. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa anggaran publik digunakan secara efisien dan sesuai dengan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.
Dengan partisipasi aktif dan kesadaran masyarakat, korupsi dapat diatasi, dan dana publik dapat benar-benar dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berkelanjutan.
Sayang hingga berita ini diturunkan Kadis Dinas Ketahanan Pangan tanaman pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung Bani Ispriyanto belum merespon begitu juga Sekretaris DINAS ketahanan Pangan dan Holtikultura Eko Diah belum membalas WhatsApp wartawan. Meski diberikan ruang hak jawab.
Sebelumnya Kadis Dinas Ketahanan Pangan tanaman pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung Bani Ispriyanto membantah tudingan tersebut.
“Tidak ada praktik korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) di dinas satker kami,” kata dia.
Lantas saat disinggung, soal paket proyek itu dikondisikan setiap tahunnya, Bani, tidak benar itu pasti itu hoax. “Kita tidak ada namanya KKN,” demikian kata Bani
Dimana diketahui lembaga AMAL (Aliansi Masyarakat Lampung) telah menyoroti sejumlah proyek di Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Holtikultura Provinsi Lampung. Menurut Sekretaris AMAL Naldo pihaknya menduga sejumlah kegiatan di Dinas Ketahanan Pangan tanaman pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung ada indikasi KKN dan terkondisi.
“Dari hasil penelusuran kami, diduga kuat proyek di Dinas Ketahanan Pangan tanaman pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung diduga kuat jadi bancakan oknum DPRD dan terindikasi kuat ada KKN,” ujar Amal Senin 3 Juli 2023
Menurut Naldo, setiap tahun khususnya proyek sumur Bor dinas tersebut menjadi lahan basah dan jatah oknum-oknum DPRD, bahkan tidak jarang ada praktik setoran dalam pengerjaannya. (Bon)
