7b706385023239b0d99904d8b8100d74

Sekretaris Dinas PUPR Tanggamus, Ari Yudha. Foto (Ist)

Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tanggamus, Ari Yudha mengatakan kuota yang dialokasikan untuk membantu masyarakat mewujudkan hunian yang layak dan sehat pada tahun ini sebanyak 29 rumah.

Ia menjelaskan, jumlah itu terdiri dari 20 rumah diperuntukkan bagi warga masyarakat yang terdampak akibat dari bencana alam, dan sisanya, 9 rumah untuk membantu pembangunan rumah tidak layak huni.

“InsyaAllah, tahun ini Pemkab Tanggamus, melalui Dinas PUPR tetap melanjutkan program aksi bedah rumah sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini, kuotanya 29 rumah,” kata Ari Yudha, mewakili Kepala Dinas PUPR Tanggamus, Riswansa Djunaidi, Jum’at (24/1/2025).

Diterangkan Yudha, besaran nilai dana bantuan bedah rumah masih sama seperti tahun kemarin, yakni Rp. 20 juta per rumah. Dengan rincian, bantuan berbentuk material bangunan senilai Rp.17,5 juta dan ongkos tukang sebesar Rp.2,5 juta dipotong pajak.

Nah, bagi warga masyarakat Tanggamus yang kepingin menerima bantuan tersebut, dirinya menyebut terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, diantaranya yakni, memiliki tanah sendiri, dan yang paling utama harus MBR, atau masyarakat berpenghasilan rendah.

“Ya, minimal berpenghasilan sesuai UMR,” ungkap Yudha.

Sejatinya, kata Yudha, Pemkab Tanggamus sejak tahun kemarin telah memasang target bakal membedah sebanyak 500 rumah tidak layak huni.

Namun, apa hendak dikata, lantaran terbatasnya anggaran dan efisiensi yang dilakukan Pemerintah Pusat, membuat target tersebut belum terlaksana sampai saat ini.

“Kalau target kami, program bedah rumah ini menyasar ke 500 rumah masyarakat Tanggamus per tahun. Tapi, kembali lagi keterbatasan anggaran dan kita dapat memaklumi hal itu,”ucapnya.

  Tekab 308 Presisi Polres Tanggamus Tangkap Tersangka Pencabulan Anak di Bawah Umur di Pulau Panggung

Dirinya mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 5 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam APBN dan APBD tahun anggaran 2025.

Dalam Inpres yang diterbitkan pada Rabu, 22 Januari 2025 itu disebutkan, efisiensi atas anggaran belanja negara pada tahun ini sebesar Rp. 306 triliun, yang terdiri atas anggaran belanja kementerian sebesar Rp. 256 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp. 50,596 triliun.

Menurutnya, jika besaran nilai efisiensi TKD tersebut dibagi dengan jumlah keseluruhan Provinsi di Indonesia, maka dari hitung-hitungannya, setiap kabupaten di Lampung diperkirakan akan terkena dampak efisiensi anggaran sebesar Rp. 70 miliar.

“Sementara, kalau dikumpulkan semua pekerjaan fisik kita, hanya sekitar Rp. 50 miliar. Tapi, ini hanya sebatas asumsi saya saja,”ungkap Yudha.

Dirinya mengaku, jika melihat efisiensi anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo, kemungkinan kuota yang telah terinput saat ini masih bisa berubah.

Kendati begitu, besar harapan dirinya agar program bedah rumah yang telah dicanangkan Pemkab sejak jauh hari tetap dapat terlaksana di tahun ini. Mengingat, program yang dilaksanakan Dinas PUPR tersebut merupakan program bantuan yang bersifat stimulan guna mendorong masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat membangun rumah baru.

“Kami tetap berharap agar program ini tidak terkena efisiensi, karena bersentuhan langsung dengan masyarakat,” pungkas Yudha. (Denny)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © INTAI LAMPUNG. All rights reserved. Terima kasih atas kunjungan Anda. | Best view on Mobile Browser | ChromeNews by AF themes.