INTAILAMPUNG.COM – Koalisi Peduli Daerah (KPD) Kabupaten Lampung Tengah, yang tergabung dalam beberapa Ormas, LSM, dan Tokoh Masyarakat di bawah Koordinasi NGO JPK Koorda Lampung Tengah, menyatakan sikap tegas terkait kondisi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Tengah, saat ini.
Gabungan elemen masyarakat sipil ini berencana mengirimkan surat resmi kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) guna meminta perhatian khusus dan evaluasi menyeluruh. Perwakilan koalisi menyatakan bahwa langkah ini diambil setelah melakukan kajian mendalam terhadap, keadaan Pemkab Lamteng, kinerja tata kelola birokrasi, transparansi anggaran, serta kualitas pelayanan publik yang dinilai mengalami penurunan signifikan.
”Kami melihat ada urgensi yang besar. Penyelenggaraan pemerintahan di daerah Lamteng, harus berjalan sesuai koridor hukum dan benar-benar berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, kami meminta Kemendagri turun tangan melakukan pembinaan dan pengawasan yang lebih ketat,” ujar Koordinator KPD Lamteng, Uncu Wenda, Kamis (2/6/2026)
Beberapa poin krusial yang disoroti
dalam surat yang tengah dimatangkan tersebut, Koalisi KPD Lamteng, ini menggarisbawahi beberapa persoalan mendasar, di antaranya:
1. Status Sekda Welly sebagai pejabat strategis yang memiliki peran sentral dalam pengendalian administrasi pemerintah daerah, saat ini sedang menghadapi proses hukum dan telah di tetapkan sebagai tersangka oleh Polda Lampung. Namun hingga saat ini yang bersangkutan masih menjabat dan menjalankan aktivitas kedinasannya sebagai Sekda Kabupaten Lamteng.
2. Efektivitas penyerapan anggaran, yang hingga pertengahan tahun 2026 belum terserap, khususnya infrastruktur, yang berdampak langsung pada mandeknya pembangunan.
3. Transparansi dan akuntabilitas. mendesak perbaikan sistem pengadaan barang dan jasa guna mencegah potensi praktik KKN.
4. Mutasi jabatan birokrasi, meminta Kemendagri mengawasi perombakan kabinet atau mutasi ASN di Pemkab Lamteng agar tetap berbasis meritokrasi, bukan kepentingan politik praktis.
5. Kualitas pelayanan publik, guna mendorong optimalisasi pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan perizinan yang dinilai masih lambat di beberapa sektor.
”Dalam hal ini kami mendesak Kemendagri untuk melakukan evaluasi. Koalisi KPD Lamteng, berharap Kemendagri tidak hanya menganggap surat ini sebagai laporan administratif biasa, melainkan sebagai alarm peringatan dari masyarakat sebagai fungsi kontrol sosial,” tegas Uncu.
Dalam hal ini Koalisi KPD Lamteng, mendesak Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian untuk segera menurunkan tim fasilitasi dan evaluasi ke daerah-daerah yang rapot penyelenggaraan pemerintahannya merah. Dengan tembusan :
– Kemendagri RI
– Ketua Komisi ll DPR RI
– Ketua Komite l DPD RI
– Ketua KPK RI
– Gebernur Lampung
– Kapolda Lampung
– Kepala Biro Otda Setda Prov.Lampung
– Plt.Bupati Lampung Tengah
– Ketua DPRD Lampung Tengah
– DPN JPK di Jakarta
– Arsip.
“Jika surat tersebut tidak mendapatkan respons konkret dalam waktu dekat, kami Koalisi KPD Lamteng, menyatakan siap melakukan aksi penyampaian aspirasi secara langsung ke gedung Kemendagri,” pungkas Uncu. (rki/red)
