OPINI : Kepemimpinan seorang Kepala daerah sering kali diuji bukan pada saat visi dan misi disuarakan di atas panggung kampanye, melainkan saat kebijakan publik harus dieksekusi di lapangan.
Ditengah dinamika masyarakat yang kian kritis, publik kini tengah menanti satu hal dari meja kerja sang Plt.Bupati: langkah tegas yang nyata, bukan sekadar pemanis retorika.
Sudah menjadi rahasia umum bahwa birokrasi sering kali terjebak dalam labirin kenyamanan. Regulasi ada, namun implementasi kerap tumpul di bawah. Mulai dari urusan penataan kota, penyelesaian konflik agraria, hingga reformasi birokrasi internal yang bersih dari pungli, dan semua itu membutuhkan tangan dingin seorang kepala daerah yang berani mengambil risiko.
Mengapa “langkah tegas” ini begitu dinanti? Karena masyarakat sudah lelah dengan kebijakan yang setengah hati.
Karena ketegasan akan melahirkan kepastian. Ketika Plt. Bupati berani mengambil keputusan pelik, misalnya mengambil pangkah tegas soal perkara hukum Sekdanya atau mengambil langkah cepat soal serapan anggaran yang belum berjalan. Di situlah marwah pemerintah daerah kembali tegak.
Tanpa ketegasan, Perda (peraturan daerah) hanya akan menjadi macan kertas yang tidak ditakuti.
Kita tidak sedang membicarakan kepemimpinan yang otoriter, melainkan kepemimpinan yang memiliki integritas tanpa kompromi jika itu menyangkut hajat hidup orang banyak.
Karena kinsekuensinya, langkah tegas yang dinanti itu tentunya akan menghadapi jalan terjal. Bupati akan berhadapan dengan tembok tebal bernama status quo, kepentingan politik kelompok, hingga resistensi dari internal birokrasi sendiri.
”Pemimpin yang kuat tidak diukur dari seberapa banyak orang yang dipuaskannya, melainkan dari seberapa berani ia membela kepentingan publik, meskipun harus berdiri sendirian,” mengutip dari pernyataan seorang ahli hukum.
Jika Plt. Bupati mampu membuktikan bahwa tindakan tegasnya murni demi kesejahteraan masyarakat, maka dukungan publik akan mengalir dengan sendirinya menjadi perisai politik yang paling kuat.
Saatnya Plt. Bupati bisa mengeksekusi semua langkah yang akan diambilnya. Karena waktu terus berjalan, dan masa jabatan memiliki batasnya. Masyarakat tidak butuh lebih banyak rapat koordinasi atau peluncuran program seremonial.
Yang dinanti hari ini adalah ketukan palu berani dari ruang kerja Plt.Bupati yang mampu menyelesaikan masalah dari akarnya.
Panggung sudah siap, ekspektasi publik sudah di titik tertinggi. Kini bolanya ada di tangan Plt. Bupati. Apakah ia ingin dikenang sebagai pemimpin yang membawa perubahan nyata, atau sekadar pejabat yang numpang lewat di lini masa?
By. RIKI ANTONI
