Lampung Tengah, INTAILAMPUNG.COM – Persoalan Pasar Pelaza Bandar Jaya (BJP) memang tak ada habisnya. Masalah PKL yang menumpuk di pasar BJP terus menjadi permasalahan yang kompleks, lantaran banyak PKL tak mau direlokasi.dannbsp;
Persoalan ini pun, akhirnya mendapat sorotan keras dari Anggota Komisi II DPRD Lamteng Sumarsono. Ia, menilai bahwa Kepala Dinas perdagangan tidak bisa bekerja sesuai tugasnya.dannbsp;
“Kalau hanya merelokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) tidak mampu, berhenti saja Kepala Dinas Perdagangan (Kadisdag)-nya, apa susahnya sih?, wong tinggal memindahkan,danrdquo; ujar anggota Komisi ll DPRD Lampung Tengah, Sumarsono, Selasa (31/7/2018).
Statemen keras yang dilontarkan Politisi PDIP Lamteng ini bukan tanpa alasan, dari hasil pantauan dirinya di pasar Bandarjaya Plaza (BJP) beberapakali, ia mendapati bagaimana semerawutnya pasar tersebut, hingga terkesan kumuh.
Ditambahkannya, bila tertundanya relokasi PKL bangunan baru Pasar Rakyat, yang terletak di belakang pasar BJP, seperti aliran listrik dan sumber air bersih, tentunya pemerintah daerah bersama Dinas Perdagangan dapat mencarikan solusi.
danldquo;Kalau kekurangan fasilitasnya hanya listrik dan air bersih, pemerintah daerah kan bisa mengatasi dengan menganggarkan biayanya, paling berapa sih?,danrdquo; tegasnya.
Untuk relokasi PKL pasar BJP, yang menjadi Icon Pemkab Lamteng itu, DPRD setempat memberikan tenggat waktu kepada pemerintah daerah, maksimal dalam waktu dua bulan kedepan, ratusan PKL harus telah selesai di relokasi ke bangunan Pasar Rakyat.
danldquo;Fasilitas bangunan sudah disiapkan oleh pemerintah pusat, ya segera dimanfaatkan. Kalau kelamaan tidak ditempati, nanti malah rusak lagi,danrdquo; pungkasnya. (Intai).
dannbsp;
