Penerapan SPP SMKN 1 Simpang Pematang, KPK RI Sebut Itu Pungli !

MESUJI, INTAILAMPUNG.COM – Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Deputi Bidang Pencegahan KPK RI Anisa Nurlitasari dengan tegas menyampaikan bahwa tindakan sekolah yang menerapkan SPP tanpa adanya musyawarah, persetujuan wali murid dalam rapat komite tanpa adanya dokumentasi menyalahi aturan.

“Jika ada sekolah yang menerapkan SPP sampai membebankan Wali Murid, apa lagi tanpa adanya rapat komite serta dokumentasi dan persetujuan wali murid itu sudah termasuk pungli,” ucap Anisa dengan nada tegas, saat di konfirmasi Media Intailampung.com ketika berkunjung ke Kabupaten Lampung Tengah sebagai Narasumber dalam Seminar Nasional Pendidikan, dalam rangka memperingati HGN ke-25 dan HUT PGRI ke-74 di Gedung Sesat Agung Nuwo Balak, Gunungsugih, Lamteng, Selasa (26/11/2019).

Ia menjelaskan, bahwa pihak sekolah tidak dibenarkan untuk melakukan pungutan apapun, jika itu tanpa adanya persetujuan bersama. Apa lagi jika dia tidak ada dokumentasinya.

“Sekolah harus transparan dan akuntabel. Jika ada rapat-rapat di catat, dan harus ada dokumentasinya, jadi bisa di pertanggungjawabkan. Jika tidak ada itu menyalahi aturan. Dan bahkan jika sekolah melakukan penerapan SPP yang membebankan Wali Murid itu dalam katagori pungli,” jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, beberapa wali murid terbebankan dengan kebijakan sekolah yang menerapkan SPP sebesar Rp.150 ribu/siswa. Penerapan SPP diduga juga menjadi pungutan liar (Pungli) yang dilakukan pihak oknum Kepala Sekolah (Kepsek) SMKN 1 Simpang Pematang.

Dari penelusuran, didapat informasi bahwa di 2012 – 2013 tahun lalu, tidak ada sama sekali penerapan pembayaran SPP yang dilakukan pihak sekolahan di SMKN 1 Simpang Pemtang. Penerapan SPP ini pun diketahui di berlakukan pihak sekolah pada 2015, yang kemudian membebankan wali murid.

“Pada tahun 2012 dan 2013 dulu, enggak ada pembayaran spp sama sekali di sekolahan SMKN 1 simpang pemtang,  dan kenapa di tahun 2015 ada pembayaran spp tersebut,” ucap narasumber yang enggan di publikasikan.

  Puskesmas Rawat Inap Wates di Sidak, Bupati Loekman Beri Catatan

Mirisnya lagi, mulai daftar ulang peserta didik baru, SPP hingga beberapa kegiatan siswa di sekolah SMKN 1 Simpang Pematang, siswa-siswi di Wajibkan untuk membayar.

Seperti halnya, untuk peserta didik baru seluruh siswa-siswi diwajibkan membayar Rp 850.000,-. Pembayaran SPP sebesar Rp150 ribu/siswa wajib di bayar, baik di cicil maupun lunas selama satu tahun sebesar Rp 1.800.000,-. Sedangkan untuk praktek kerja lapangan (pkl) siswa-siswi dibebankan membayar Rp1.000.000,-/siswa.

“Masalah pembayar SPP bisa nyicil yang penting satu tahun harus lunas 1.800.000/tahun,” ucap Junaidi Kepala Komite di sekolah SMKN 1 Simpang Pematang.

Hal ini tentu lantas memunculkan pertanyaan, kepada pihak sekolah kemana dana BOS dan digunakan untuk apa ?.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah wali murid merasa keberatan atas SPP sebesar Rp 150 ribu persiswa perbulan, yang di terapkan oleh pihak sekolah dari mulai kelas 10, 11 dan 12 dengan jumlah 650 siswa – siswi yang harus dilunasi selama satu tahun.

Dari informasi yang dihimpun Intailampung.com, pihak wali murid tidak diberitahukan melalui rapat komite, melainkan wali murid hanya di berikan surat pemberitahuan pembanyaran SPP sebesar 150 ribu/bulan yang diberikan ke siswa. Dimana hal ini diketahui dari program sebelumnya, tanpa ada musyawarah kembali. “Disini banyak wali murid mengeluh dengan pembayaran SPP sebesar 150 ribu/bulan,” ucap (As) inisial salah satu Wali Murid SMKN 1 Simpang Pematang yang mengeluh dengan pembayara spp tersebut.

Kepala Sekolah SMKN 1 Simpang Pematang Tata mengatakan, bahwa kegunaan SPP yang di bebankan ke siswa sebesar Rp150 ribu/siswa/bulan diperuntukan untuk membayar guru honorer.

“Kegunaan uang SPP tersebut untuk pembayaran guru honor. Di sekolahan ada sebanyak 20 guru honor dan untuk pembelian kebutuhan di sekolah,” ucapnya.

  Pelanggar Prokes Di Sanksi Satu Bulan Penjara Atau Denda Rp 10 Juta

Namun dilihat dari pantauan lapangan, sampai saat ini, tidak ada perehapan pengecetan sekolahan di SMKN 1 simpang pematang.

Tidak hanya itu saja, bahkan dari pengakuan Tata, siswa juga di bebankan biaya pendaftar peserta didik baru, yang harus dibayar sebesar Rp850 ribu/orang.

“Keguanaan untuk pembelian seragam sekolah, dan seragam yang di dapat yaitu satu setel baju batik, satu setel baju olah raga dan satu setel werpak buat praktek,” terangnya.

Bahkan, untuk praktek kerja lapangan (pkl) siswa – siswi SMKN 1 Simpang Pematang pun di bebankan biaya sebesar Rp 1 juta/siswa untuk kelas 11.

Atas persoalan ini, media intailampung.com meminta dinas terkait, khususnya Dinas Pendidikan Provinsi Lampung memonitoring dan mengontrol serta mengecek langsung sekolahan SMKN 1 Simpang Pematang tersebut. Agar kebijakan penerapan sekolah tidak menjadikan beban bagi wali murid. (khadaffi).

Baca Juga

LAINNYA