INTAILAMPUNG.COM – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Blambangan Umpu, Kecamatan Umpu Semenguk dan Kecamatan Negeri Agung tahun 2022, dilaksanakan secara online melalui virtual zoom meeting, Senin, 21 Februari 2022.
Hadir dalam kegiatan Wakil Bupati Way Kanan, Sekretaris Daerah Way Kanan, Para Staf Ahli Bupati, Para Asisten Setdakab Way Kanan, Kepala OPD, Para Camat, Kelurahan, Kepala Kampung, Para Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda dan Organisasi Wanita.
Musrenbang tingkat kecamatan adalah kelanjutan dari musrenbang tingkat kampung pada Januari 2022. Dimana hasilnya telah diinput dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang diharapkan dapat merumuskan usulan program dan kegiatan skala kecamatan yang belum tertampung dalam musrenbang kampung.
Baca Juga
Bupati Way Kanan H. Raden Adipati Surya, S.H.,M.M., menyampaikan bahwa usulan yang disampaikan, hendaknya memperhatikan, keselarasan dengan visi Pemerintah Kabupaten Way Kanan 2021-2026 “Way Kanan Unggul dan Sejahtera”.
“Selain itu, juga memperhatikan skala prioritas yang menjadi kebutuhan utama mengingat terbatasnya sumber daya yang tersedia, sinergitas antar program dan agenda Pemerintah Daerah, Pemerintahan Kampung, Provinsi dan Nasional,” jelasnya.
Dalam musrenbang, Raden Adipati Surya mengingatkan, bahwa ada beberapa Isu penting yang perlu perhatian dalam penyusunan program 2023 diantaranya adalah. Pendemi Covid 19 belum berakhir dan masih perlu waktu upaya penanggulangannya, dimana Kasus konfirmasi positif (Januari sampai 13 Februari 2022) 144 kasus, data Vaksinasi: Vaksinasi Dosis 1 : 317.082 (92,91%), Vaksinasi Dosis 2 : 224.514 (65,79%), Vaksinasi Dosis 3 : 3.627 (1,06%).
Yang juga perlu diingat, bahwa sampai dengan saat ini, kondisi ekonomi belum pulih. Hal ini, ditandai masih rendahnya pertumbuhan. Namun, demikian lapangan usaha pertanian dan industri pengolahan merupakan lapangan usaha yang sangat potensial untuk melakukan percepatan pemulihan ekonomi.
Untuk itu, kemampuan birokrasi perlu terus ditingkatkan seiring meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang semakin efisien dan efektif.
Raden Adipati Surya menyampaikan, bahwa arah kebijakan pembangunan tahun 2023 adalah, meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia melalui Pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan Perlindungan Sosial yang semakin baik.
“Target utama, penanganan Covid 19 untuk mempertahankan zona hijau. Pelayanan pendidikan yang merata dan terjangkau bagi seluruh peserta didik. Perlindungan sosial bagi penyandang masalah sosial, perlindungan anak dan perempuan, serta pemberdayaan masyarakat miskin,” tuturnya.
Selain itu, Pembangunan ekonomi sebagai pemulihan dampak ekonomi akibat covid 19, dilakukan dengan upaya mendorong peningkatan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri pengolahan, mengembangkan usaha mikro, pariwisata dan ekonomi kreatif dengan target utama, berkembangnya kelompok tani, kelompok usaha hasil pertanian, koperasi dan Usaha Mikro.
Selanjutnya, melestarikan lingkungan hidup, meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui perbaikan manajemen birokrasi dan pelayanan masyarakat, dengan target utama meningkatnya indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam kategori hijau.
Oleh karena itu, tema pembangunan 2023 adalah, “Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pemulihan Ekonomi, Reformasi Birokrasi dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang didukung Kesejahteraan Infrastruktur”.
“Selanjutnya untuk mendukung kebijakan tersebut, saya minta agar Camat dan jajaran SKPD terkait melakukan koordinasi dan pembinaan kepada masyarakat, khususnya kepada pemerintah kampung untuk lebih memfokuskan prioritas penggunaan dana kampung tahun 2022 dan rencana tahun 2023,” terangnya.
Raden Adipati Surya mengingatkan, agar dalam rangka mendukung pembangunan SDM, setiap kampung kiranya harus memprogramkan upaya penanggulangan Covid 19, pemberdayaan masyarakat miskin, melengkapi sarana prasarana pelayanan seperti posyandu, polindes, PKBM, kader sosial, kader pemuda, perempuan dll;
Kemudian, untuk pemulihan ekonomi, setiap kampung diharapkan mampu mendorong pengembangan usaha ekonomi dengan memanfaatkan potensi daerahnya agar menjadi produk unggulan kampung.
“Produk unggulan kampung ini diharapkan mampu dikelola oleh Badan Usaha Milik Kampung dengan bersinergi dengan kelompok tani, usaha mikro, dan penyuluh pertanian,” jelasnya.
Tambahnya, meskipun pembangunan ekonomi sangat penting, akan tetapi sektor lain tetap jadi perhatian secara proporsional agar fungsi pemerintahan kampung sebagai penyelenggara pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan kampung dapat berjalan secara seimbang. (red)
