Ada Oknum Berulah di PLN Rayon Menggala, Komisi III DPRD Mesuji Akan Lakukan Langkah Tegas 

MESUJI, INTAILAMPUNG.COM – Target program lampung terang 2019 sepertinya sulit tercapai. Hal itu diduga di sebabkan oleh pihak PLN Rayon Menggala yang sengaja menghambat Proses Pasang Baru (PSB) untuk tiap-tiap desa yang sudah selesai pengerjaan jaringan listriknya, Bahkan sudah di nyatakan layak untuk di operasikan.

Saat ini Banyak keluhkan dari masarakat di kabupaten mesuji terkait lamban nya pihak PLN dalam mengeluarkan KWH bagi masarakat yang sudah menyelesaikan administrasi dalam PSB.

Paino (45) warga desa Tirta Laga Kecamatan Mesuji mengatakan, bahwa sudah banyak masarakat yang melengkapi data dan melakukan pembayaran untuk biaya PSB. Namun KWH yang di tunggu tidak juga di keluarkan oleh pihak PLN.

“Banyak warga yang sudah melengkapi persyaratan PSB dan sudah membayar Biaya pasang baru  (BPSB)itu semua  kami lakukan sesuai instruksi petugas PLN yang melakukan survey ke desa Tirta Laga, Tanjung Serayan dan desa-desa lainnya pada saa itu. Akan tetapi setelah di tunggu sekian lama, KWH tak kujung di realisasikan. Lalu untuk apa Jaringan Baru di bangun di desa kami,kalau kami tidak bisa memanfaatkanya.” keluh paino.

General Maneger (GM) PLN UID Lampung, Pandapotan Manurung, mengatakan, target pada tahun 2019 ini 72 desa yang belum di aliri listril di Lampung di pastikan  akan teraliri listrik PLN secara keseluruhan.

Jika target itu teralisasi maka seluruh desa di Lampung dipastikan telah teraliri listrik PLN, masih ada beberapa desa lagi yang sedang dalam proses, ada beberapa kendala yang dihadapi seperti masalah perizinan karena harus melewati kawasan register.

Hingga April 2019, dari target 72 desa sebanyak 10 desa telah teraliri listrik PLN, dan akan menyusul desa-desa lainnya.

  Tak Ada Lahan Kebun Tebu, Pabrik Sugar Labinta Disoal

“Target kita kan tahun ini 72 desa, kalo itu sudah kita aliri  listrik semua berarti sudah 100%, dan target itu harus selesai di tahun ini supaya slogan lampung Terang itu jadi kenyataan,” ujar Pandapotan Manurung, Dikutip dari laman RRI.co.id, pada 22 april 2019.lalu

Namun Sepertinya target itu sulit tercapai, karena untuk desa-desa yang sudah selesai dibangun jaringan dan sudah dinyatakan Layak Operasi, tak kunjung dinyalakan dengan alasan kekurangan Material untuk Pasang Baru. Jadi warga yang sudah melengkapi persyaratan dan melunasi biaya pasang baru (BP) tidak bisa di realisasikan.

Bahkan untuk 35 warga di desa Muara Mas Kecamatan Mesuji Timur, telah menyetor Biaya Penyambungan (BP) dari bulan September 2019, sampai sekarang tak juga terpasang KWH meter nya.

Warga desa Muara Mas hanya dibagi kertas Token Prepaird yang katanya sebagai bukti bahwa permohonan pasang baru mereka sudah diterima PLN.

Saat hal tersebut dikonfirmasi ke Manager Rayon (Menran) PLN  Menggala Firman Hersani mengatakan, kwh untuk warga Muara Mas tertukar.

Menurut Firman, KWH  yang sempat masuk ke Desa Muara Mas pada saat itu, bukan untuk wilayah Muara Mas, melainkan milik wilayah lain, maka KWH dibawa kembali ke kantor PLN. Saat ini pihak Rayon Menggala sedang berusaha secepat mungkin untuk mengeluarkan KWH milik masyarakat Muara Mas tersebut.

“Pada dasarnya, kami dari PLN bukan menahan KWH milik masyarakat Desa Muara Mas, perlu di ketahui KWH sebanyak 35 Unit sisa dari 180 yang terealisasi, bukan KWH milik Desa Muara Mas, saat ini kita sedang upayakan secepatnya agar KWH itu bisa keluar dan tidak ada masalah,” ungkapnya.

Di tempat terpisah Ketua Komisi III DPRD Mesuji Parsuki mengatakan, bahwa PLN itu adalah perusahaan milik negara jadi tidak mungkin sistemnya bisa salah yang salah itu adalah oknum-oknum di dalam PLN itu sendiri, pihaknya akan segera melakukan rapat inernal terkait masalah listrik di Mesuji karena bukan hanya KWH milik masarakat yang tidak kunjung di keluarkan oleh pihak PLN saja, namun di Mesuji masih banyak masalah-masalah lain yang berhubungan dengan PLN itu.

  Keluhan Dewan Jalan Rusak, Nurbuana : ‘Pasang Badan’ ke Gubenur Arinal..

“Bagaimana mungkin BUMN yang sekelas PT PLN (Persero) milik negara bisa salah mengeluarkan KWH meter. Bukan tidak mungkin kesalahan itu terjadi pada ribuan kwh meter yang telah terpasang di rumah warga, dan itu kita pastikan ulah atau kong kalingkong oknum-oknum yang bekerja di PLN itu sendiri, kalu hal itu di biarkan Betapa banyak kerugian masarakat dan pemerintah akibat kesalahan-kesalahan seperti yang di sebutkan oknum maneger rayon menggala itu. Kita tunggu dua hari kedepan apabila tidak ada penyelesaian dari pihak PLN terkait masalah-masalah yang ada di mesuji ini maka kami akan lakukan langkah tegas,” jelas politisi partai golkar itu. (khadaffi).

Baca Juga

LAINNYA