Warga Keluhkan Pemblokiran BPJS Kadis Sosial Yulizar Tunjuk Pihak BPJS Yang Memblokir

PESAWARAN – Mat Alwi, Warga Desa Gunung Sari kecamatan Way Khilau Pesawaran kecewakan pelayanan pemerintah pesawaran tentang pemblokiran kartu BPJS gratis tanpa ada sosialisasi terlebih dahulu oleh dinas sosial maupun dinas kesehatan.

“Padahal saya sudah dirawat dua hari di rumah sakit umum (RSUD) Daerah Pesawaran selama Dua hari karena penyakit batu ginjal dan harus dirujuk maka mau pulang istri pasien (Marliyana) kaget kartu BPJS nya kok tiba tiba diblokir , untuk beli beras saja kami susah mas” kata Mariyana sebagai istri Mat Alwi. Kemarin

“Tolong Bupati pesawaran H Dendi Romadhona segera ditindaklanjuti keluhan masyarakat. Kejadian Ini mungkin banyak di warga kecil lainnya,”lanjutnya

Sementara Kepala Dinas Sosial Pesawaran Yulizar berkilah pemblokiran itu yang berhak dari pihak BPJS bukan dari dinas sosial.

Baca Juga

“Kalau kita hanya data saja. Tapi masalah pemblokiran itu cak langsung ke kepala BPJS pesawaran langsung, karena mereka yang berwenang,” kilahnya

Yulizar mengaku, Untuk data Mat Alwi, memang ada datanya, namun tidak terima program apapun disini. Apalagi dinas kesehatan juga tidak berwenang.

Ditempat yang beda, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Pesawaran Erwin Yulezar tangkis tuduhan yang melibatkan dirinya bahwa berkuasa untuk non aktifkan BPJS kesehatan itu.

” Kalau Kita hanya menerima usulan dari dinas kesehatan saja baik pertambahan maupun pengurangan peserta BPJS karena dinas kesehatan sendiri yang mempunyai anggaran, jadi kita tidak berwenang untuk memblokir kartu BPJS kesehatan masyarakat,” kata Erwin Yulezar saat ditemui di ruang kerjanya. Rabu (12/2/20).

Erwin mengatakan, dalam mekanisme atau sistem yang berputar dalam langkah terdaftar apa tidak terdaftar di BPJS kesehatan gratis bagi masyarakat. Pihak BPJS lebih terangkan lebih edialnya data yang diturunkan oleh dinas sosial karena sesuai Basisi Data Terpadu (BDT) bukan dari dinas kesehatan.

  Masyarakat Minta Bupati Perintahkan Dinas Terkiat Perbaiki Lampu Jalan Ahmad Yani

“Edialn nya Dinsos karena sesuai data (BDT), karena yang menetapkan masyarakat miskin itu Dinsos bukan kesehatan,” kata dia

Lebih Erwin menjelaskan, data BPJS melalui APBD Pemda Pesawaran sampai saat ini adanya pemangkasan peserta 8356 ribu jiwa. Sebelumnya 28465 jiwa peserta Jamkesda. Sedangkan BPJS melalui Anggara pusat APBN sebanyak 7800 kurang lebih peserta BPJS yang di pangkas yang tadinya sebanyak 261446 jiwa peserta Jamkesmas.

“Pemangkasan kartu peserta BPJS bukan hanya pada anggaran APBD saja APBN pun ada pemangkasan, karena saat ini masih mengalami difisit. Dan pemangkasan ini sesuai yang diusulkan oleh pemerintah daerah untuk Jamkesda dan kementrian sosial (Kemensos), yang melalui dinas terkait” jelasnya

“Jadi harapan kita, apabila setiap ada masalah harus ada kordinasi dulu jangan begitu. Kroscek kembali permasalahan nya dimana jangan maen stetmen aja. Kalau saya mau nya semua masyarakat miskin ada BPJS bukan begini caranya nyudutkan sebelah pihak,” pungkasnya (Robbi)

LAINNYA