Bandar Lampung,Intailampung.com- Aliansi Masyarakat Lampung (AMAL) menyoroti sejumlah proyek di Dinas Ketahanan Pangan tanaman pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung salahsatunya proyek Sumur Bor yang diduga kuat ada praktik korupsi kolusi dan nepotisme (KKN)
Menurut Sekretaris AMAL Naldo pihaknya menduga sejumlah kegiatan di Dinas Ketahanan Pangan tanaman pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung ada indikasi KKN dan terkondisi.
“Dari hasil penelusuran kami, diduga kuat proyek di Dinas Ketahanan Pangan tanaman pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung diduga kuat jadi bancakan oknum DPRD dan terindikasi kuat ada KKN,” ujar Amal Senin 3 Juli 2023
Menurut Naldo, setiap tahun khususnya proyek sumur Bor dinas tersebut menjadi lahan basah dan jatah oknum-oknum DPRD, bahkan tidak jarang ada praktik setoran dalam pengerjaannya.
Baca Juga
Berdasarkan data yang dihimpun pihaknya mendapati ada enam proyek sumur bor dinas tersebut dengan nilai setiap kegiatannya Rp 130 juta, dan ditengarai ada indikasi sudah dikondisikan oleh orang dalam.
“Kalau proyek sumur bor di dinas itu kita sudah dapat info setiap tahun terkondisi oleh orang dalam, makanya kita berharap dengan kadis yang baru ini cara-cara seperti ini harus dihentikan,” tegas Naldo.
Selain itu AMAL juga menyoroti sejumlah kegiatan belanja sepetti belanja bibit kegiatan perencanaan, kegiatan rehab-rehab, biaya bahan cetak dan alat tulis kantor serta belanja Sewa Peralatan Studio Video dan film dan Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan, yang jumlahnya totalnya mencapai ratusan juta.
Ini juga menjadi pertanyaan kami, kegiatan-kegiatan belanja rehab dam juga ada sewa peralatan studio dan belanja jasa iklan yang jumlahnya cukup fantastis,” tegasnya.
Untuk itu AMAL berharap Dinas Ketahanan Pangan tanaman pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung untuk segera berbenah dan melakukan efisiensi dalam sejumlah kegiatannya, untuk mencegah kebocoran anggaran.
“Kita minta kadis yang baru ini segera melakukan pembenahaan belanja dan kegiatan di dinasnya, jangan sampai terjadi lagi KKN dan bancakan dalam proyek-proyek di dinas itu,” pungkasnya.
Sementara Kadis Dinas Ketahanan Pangan tanaman pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung Bani Ispriyanto membantah tudingan tersebut.
“Tidak ada praktik korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) di dinas satker kami,” kata dia.
Lantas saat disinggung, soal paket proyek itu dikondisikan setiap tahunnya, Bani, tidak benar itu pasti itu hoax. “Kita tidak ada namanya KKN,” demikian kata Bani. (Bon)
