INTAILAMPUNG.COM – Badan Pemusawaratan Kampung (BPK) Darma Agung, tak pernah dilibatkan dalam musyawarah penentuan penerima bantuan terdampak Pandemi Covid-19, yang disalurkan pada masyarakat sebesar Rp 600 ribu/orang di kampung setempat.
Dari informasi yang dihimpun di lapangan sembilan (9) orang BPK Darma Agung Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah mengundurkan diri. Lantaran takut karma dan takut bantuan dana BLT-DD Covid19 akan bermasalah. Karena kebijakan yang dilakukan pemerintah kampung (kepala kampung) tak pernah melibatkan BPK, baik itu dalam musyawarah dan pendataan penerima bantuan BLT-DD Covid-19.
“Karena kami tak pernah dilibatkan dalam setiap musyawarah dan keputusan desa, maka kami semua sepakat mengundurkan dari. Namun dalam surat kami itu persoalan urusan keluarga dan peribadi. Tapi pada intinya, kami mengundurkan diri itu karena persoalan tak pernah dilibatkan dalam musyawarah. Sebab, tanggungjawab BPK ini kan besar. Maka kami lebih baik mengundurkan diri, dari pada kami kena karma,” jelas BPK yang enggan namanya di sebutkan.
Sementara saat disinggung terkait adanya pemotongan dana BLT-DD Covid-19 sebesar Rp 200 ribu/orang di kampung setempat ? ia mengatakan, bahwa di Kampung Darma Agung pemotongan BLT-DD sebesar Rp200 ribu sudah menjadi buah bibir.
“Adanya pemotongan itu sudah berkembang di masyarakat. Faktanya seperti itu,” ungkapnya.
Ia menilai, bahwa apa yang dilakukan pemerintah kampung terlihat sangat – sangat menzalimi masyarakat setempat. Sebeb, kebanyakan masyarakat yang ekonominya diatas rata rata yang dapat sementata masyarakat miskin tidak dapat bantuan BLT DD Covid19 ini.
“Jujur saya dari bpk melihat data siapa – siapa yang dapat, dari peribadi saya melihat penerima BLT-DD Covid-19 ini, dada saya merasa sesak. Sebab, saya melihat memang datanya kurang lebih ada 50 persen tidak sesuai,” uangkapnya.
Lanjut kata dia, cemburu sosial itu sudah pasti, kericuhan di masyarakat karena itu. Sebenarnya masyarakat itu tidak dapat tidak apa-apa. Tapi yang menjadi persoalannya ini, kita melihat ada ketidak adilan. Dimana masyarakat miskin yang seharusnya di perhatikan, ini malah di abaikan.
“Kalau saya nilai kebanyakan yang dapat itu memang tim sukses kepala kampung waktu pelantikan. Masyarakat pun banyak bertanya ke bayan. Siapa yang mendata, bayan pun bungkam. Tidak mau bicara,” terangnya.
Jika memang yang dilibatkan mendata itu timses waktu pilkam kemarin. Ya, kalau yang data tim sukses pilkam kemarin, wajar yang dapat ya orang orang itu lah sudah pasti. “Jika melalui hasil rembuk dan musyawarah, tidak mungkin seperti itu,” cetusnya.
Paling tidak jika rembuk, ada bayan 1 orang, ada BPK 2 orang, RT paling tidak 4 orang sama 2 tokoh masyarakat di kampung setempat. Jika ada usulan kita tambah satu orang dari masing masing rt. Ternyata ini tidak ada. Jadi pantas jika yang dapat tim ses kakam. “Kalau datanya seperti itu, dan gak di rubah ya pergerakan masyarakat itu pasti ada,” bebernya.
Ia menilai banyak kebijakan yang dilakukan kepala kampung tidak sesuai dengan musyawarah dan mufakat. Kepala lampung selalu menggunakan hak prerogatif.
“Dalam penggunaan dana BLT-DD covid-19 ini, sema sekali BPK tidak dilibatkan. Sementara apa yang dilakukan ini kan merupakan musyawarah dan mufakat, jika musyawarah tidak ditemukan maka foting. Jika foting tidak disetujui barulah hak prerogatif,” tuntasnya.
Salah satu Warga Miskin di Kampung Darma Agung yang tak mendapatkan bantuan BLT-DD Covid-19.
Sementara itu, Camat Seputih Mataram Eko, saat dimintai keterangan terkait hal ini, seolah tidak tahu adanya persoalan yang terjadi di Kampung Darma Agung.
Bahkan, pihaknya pun seolah menutupi apa yang sedang terjadi di kampung setempat. “Kan sudah ada juknisnya, harusnya sudah sesuai dengan penerima,” ucapnya.
Namun, dari hasil investigasi kondisi dilapangan berbanding terbalik dengan apa yang di sampaikan.
Sementara diberitakan sebelumnya. Oknum aparat Kampung Darma Agung, Kabupaten Lampung Tengah diduga lakukan pemotongan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) bagi masyarakat terdampak Covid19 sebesar Rp200.000,-/orang.
Mirisnya lagi, selain sudah di potong pendataan penerima bantuan BLT DD pun tidak tepat sasaran. Pasalnya, banyak masyarakat tidak mampu yang terdampak Covid-19 tak mendapatkan bantuan tersebut.
Dari hasil investigasi yang dilakukan dilokasi, sejumlah masyarakat mengadu dan mengeluh, karena bantuan tidak tepat sasaran. Bahkan bantuan yang diserahkan sebesar Rp 600.000,- dari BLT DD pun masih di potong oleh paratur kampung setempat.
Seorang penerima bantuan yang enggan namanya di sebutkan mengatakan, bahwa pihaknya termasuk salah satu penerima bantuan dampak Covid-19 sebesar Rp 600.000,- yang bersumber dari Dana Desa.
Namun, pada saat itu pihaknya tidak bisa mengambil uang BLT DD tersebut ke kelurahan. Sebab, sedang kerja nguli menurunkan onggok (Ampas Singkong) dari mobil, maka ia meminta istrinya yang mewakili mengambil dana BLT DD tersebut di kelurahan.
Disampaikan istrinya, bahwa uang sebesar Rp 600.000 tersebut genab saat diambil dari kelurahan. Namun setelah sampai di rumah, RT datang dan meminta Rp 200.000 dari bantuan yang telah diberikan, tanpa alasan jelas. Namun, dia tidak tahu apa alasan aparat kampung memotong bantuan tersebut.
“Saya yang dapat bantuan bang, dan baru kali ini saya dapat bantuan. Itupun saya kecewa kenapa dipotong. Saya tidak tahu apa alasan mereka. Karena pada saat itu saya kerja, maka istri saya yang mengambil uangnya di kelurahan. Namun, setalah itu ada aparatur kampung (RT) datang kerumah dan meminta Rp 200.000 dari dana bantuan BLT yang telah di serahkan ke istri saya,” ucap warga Kampung Darma Agung, yang minta namanya di rahasiakan.
Dikesempatan yang sama, sejumlah sumber terpercaya yang berhasil dikonfirmasi mengungkapkan, bahwa RT juga mendapatkan bantuan, meski bisa dikatakan tidak masuk kriteria, karena terbilang mampu. RT yang dapat bantuan ini pun juga di potong Rp200.000 ribu.
“RT disini juga dapat bantuan Rp 600.000 dari BLT DD tersebut, itupun juga dipotong Rp 200.000,-. Padahal tidak memenuhi sarat atau kreteria, karena terbilang mampu. Sementara, warga yang rumahnya geribik berdindingkan papan (miskin) tidak mendapatkan bantuan sama sekali,” jelasnya.
Masyarakat yang tidak terima pun, sebelumnya sudah sempat mendemo RT yang mendapatkan bantuan BLT DD itu. Karena merasa tidak enak, kemudian bantuan yang di terima RT tersebut di serahkan ke warga setempat yang tidak mampu.
Bahkan, untuk pendataan bantuan BLT DD ini, tidak melibatkan aparatur kampung, baik itu BPK, Kadus, RT. “Dalam menentukan kebijakan tentu kakam karus melibatkan aparatur kampung. Bukanya membentuk tim sendiri, tentu ini sudah menyalahi aturan,” bebernya.
Sementara dari keterangan yang diterima, Kepala Kampung Memang tidak melibatkan aparatur kampung dalam pendataan penerima BLT-DD. Kakam setempat diketahui membentuk tim sendiri seperti tim kampanye.
“Memang semua KK diambilin, cuman nama yang keluar tidak sesuai. Dimana warga yang seharusnya mendapatkan bantuan tidak mendapatkan bantuan. Bahkan terlihat, penerima bantuan -bantuan BLT DD ini kebanyakan masyarakat mampu, dan tim pemenanagan kakam,” katanya.
“Anahnya lagi di Kampung Darma Agung ini, penerima BLT DD ini malah orang-orang kaya. Ada yang punya mobil dapat bantuan BLT DD, RT, ada dalam satu keluarga anak dan bapak dapat, ada yang punya kolam renang dapet, ada yang punya mobil dua dapat,” terang sumber.
Seharusnyakan tidak seperti itu, bantuan yang diberikan seharusnya sesuai dengan katagori yang benar-benar membutuhkan akibat dampak pandemi Covid19.
Sementara itu, saat dikonfirmasi dan dihubungi melalui nomor handphone (HP) nya, Kepala Kampung Darma Agung Kadek Sucandra berkilah tidak ada pemotongan bantuan dana BLT DD untuk masyarakat terdampak Pandemi Covid-19 di kampungnya.
Bahkan, saat ditanya apakah benar bantuan yang disalurkan juga tidak tepat sasaran ? Ia kembali menyangkal tidak ada bantuan yang disalurkan tidak tepat sasaran.
“Yang ngasih tahu siapa, bantuan BLT yang mana ya, gak ada pemotongan bantuan BLT DD Covid-19. Bantuan pun tepat sasaran, dan benar semua, gak ada yang salah sasaran,” kilahnya.
Ia berdalih, bahwa bantuan yang disalurkan sudah sesuai dan melibatkan stakholder yang ada. Menggunakan relawan Covid.
“Jadi masalah tepat sasaran itukan sudah melibatkan stakholder yang ada. Menggunakan relawan covid. Yang melibatkan tim relawan covid dan aparatur kampung,” akunya. (intai).
